Tridinews.com - Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jeje Ritchie Ismail, resmi membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD yang sebelumnya disetujui pada 23 Juli 2025.  

Pembatalan ini diumumkan pada Minggu, 21 September 2025, setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Saya batalkan kenaikan tunjangan tersebut," tegas Jeje kepada Tribunjabar.id. Ia menambahkan bahwa Pemkab Bandung Barat telah melakukan kajian mendalam dan hingga kini kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan. 

Jeje menegaskan komitmennya untuk mengutamakan penggunaan anggaran daerah yang fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.  

"Secara prinsip, saya sepakat anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," katanya. 

Sebelumnya, kenaikan tunjangan DPRD meliputi tunjangan perumahan dan transportasi yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025.  

Namun, setelah mendapatkan masukan berbagai pihak, kebijakan tersebut dibatalkan demi menjaga kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Pembatalan ini disambut baik oleh sejumlah elemen masyarakat yang menilai langkah Bupati Jeje sebagai bentuk respons yang tepat terhadap aspirasi rakyat. 

Dengan keputusan ini, Pemkab Bandung Barat berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa beban tambahan untuk pos tunjangan anggota DPRD.