Tridinews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa seluruh data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama terkait dana daerah, sudah melalui proses verifikasi berlapis. Pernyataan ini disampaikan merespons sejumlah pemerintah daerah yang menganggap data dana daerah milik Kemenkeu tidak akurat.

“Banyak daerah yang protes dan menyalahkan Kemenkeu karena data dianggap tidak akurat. Tapi kami selalu berpegang pada data resmi yang sudah dicek berkali-kali,” ujar Purbaya dalam peringatan Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79, Jumat (31/10).

Purbaya menegaskan bahwa kredibilitas Kemenkeu tetap terjaga di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang dipimpin Askolani. Ia meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk melakukan double check terhadap setiap pengeluaran agar dana yang dianggarkan digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Saya minta teman-teman di Kemenkeu melakukan hal yang sama — cek, dobel cek, dan pastikan setiap rupiah digunakan untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti lemahnya pengelolaan anggaran di beberapa daerah. Ke depan, ia berencana agar Kemenkeu lebih proaktif memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar bisa mengelola dan membelanjakan APBD dengan lebih efektif.

“Banyak daerah belum bisa mengelola anggaran dengan baik. Ke depan, kita mungkin akan bantu ajarkan mereka,” tambahnya.

Sejak dilantik sebagai Bendahara Negara pada 8 September 2025, Purbaya aktif mendatangi berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengecek penyerapan APBN. Langkah ini dilakukan bukan untuk mengintervensi kebijakan, melainkan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga berencana menarik anggaran dari K/L yang realisasinya rendah untuk dialihkan ke program lain yang lebih produktif. K/L diberi waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk mempercepat realisasi belanja.