Tridinews.com - Polemik yang melibatkan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS berbuntut panjang. Ucapan DS di media sosial yang dinilai merendahkan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) memicu sorotan publik hingga berujung keputusan pengembalian dana beasiswa oleh suaminya, AP, yang juga awardee LPDP.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menegaskan seluruh proses penanganan dugaan pelanggaran berjalan secara transparan dan objektif.

“Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara transparan dan akuntabel. Direktur LPDP telah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Brian dalam keterangan tertulis.

LPDP Disebut Investasi Jangka Panjang

Brian menekankan bahwa LPDP merupakan investasi jangka panjang negara untuk mencetak talenta unggul. Ia menyebut pemerintah terus memperkuat tata kelola, mulai dari seleksi hingga monitoring alumni, agar dana publik benar-benar berdampak bagi pembangunan nasional.

Menurutnya, banyak alumni LPDP yang kini berkontribusi nyata di kampus, pemerintahan, BUMN, sektor swasta, hingga bidang strategis lainnya.

Awal Mula Polemik

Kontroversi bermula dari unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas yang memperlihatkan anaknya menerima paspor Inggris dari Home Office. Dalam video tersebut, DS menyebut ingin mengupayakan anak-anaknya memiliki kewarganegaraan asing dan mengatakan, “cukup aku aja yang WNI.”

Pernyataan itu menuai kritik luas. DS kemudian menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka, mengakui pemilihan katanya keliru dan tidak tepat disampaikan di ruang publik.

Dana Beasiswa Dikembalikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan suami DS, AP, telah menyatakan kesediaan mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang diterimanya, termasuk bunga.

Purbaya menyebut pihak LPDP telah berkomunikasi dengan keluarga dan menyayangkan pernyataan yang memicu polemik tersebut.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa beasiswa negara merupakan amanah publik, dengan harapan para penerimanya dapat menjaga komitmen dan memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.