Tridinews.com - Zohran Mamdani langsung membuat gebrakan di hari pertamanya menjabat sebagai Wali Kota New York, Kamis (1/1/2026). Hanya beberapa jam setelah dilantik di Balai Kota, Mamdani resmi mencabut aturan bernuansa pro-Israel yang sebelumnya diberlakukan oleh wali kota terdahulu, Eric Adams.

Aturan tersebut diketahui ditandatangani Adams pada 26 September 2024, bertepatan dengan hari dirinya didakwa dalam kasus dugaan penyuapan. Meski Adams membantah dakwaan itu dan pemerintahan Donald Trump sempat berupaya mencabutnya—yang kemudian dibatalkan hakim—tanggal tersebut dianggap Mamdani sebagai titik kekecewaan publik terhadap politik.

“Hari itu menandai momen ketika banyak warga New York memutuskan bahwa politik tidak lagi berarti apa-apa bagi mereka,” ujar Mamdani, dikutip dari CNN.

Picu Kritik, Dituding Memicu Antisemitisme

Keputusan Mamdani menuai reaksi keras dari sejumlah pemimpin dan organisasi Yahudi. Kementerian Luar Negeri Israel bahkan menuding langkah tersebut memicu antisemitisme.

Federasi UJA New York bersama Dewan Rabi New York mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik kebijakan Mamdani. Mereka menilai pencabutan aturan itu justru membalikkan “perlindungan signifikan terhadap antisemitisme” di New York.

Dibela Aktivis Hak Sipil

Di sisi lain, langkah Mamdani mendapat dukungan dari kalangan pembela kebebasan sipil. Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menyebut aturan buatan Eric Adams bermasalah secara hukum.

“Perintah itu mengadopsi definisi antisemitisme yang cacat dan terlalu luas, serta melarang lembaga kota untuk memboikot Israel,” kata Lieberman.

Ia menambahkan, aturan tersebut melanggar undang-undang suaka Kota New York, tidak memiliki tujuan keamanan publik yang sah, dan justru menjadi “hadiah” bagi agenda deportasi keras pemerintahan Trump.

Kantor Antisemitisme Tetap Dipertahankan

Meski mencabut aturan pro-Israel, Mamdani menegaskan tidak menghapus seluruh kebijakan terkait antisemitisme. Kantor Pemberantasan Antisemitisme yang dibentuk pada Mei 2025 di era Adams tetap dipertahankan.

Namun, Mamdani berencana menata ulang struktur dan fungsinya, langkah yang dinilai wajar dalam masa transisi pemerintahan baru.

Dipuji Pembela Hak Palestina

Dikutip dari Al Jazeera, keputusan Mamdani mendapat apresiasi luas dari para pembela hak-hak Palestina.

Nasreen Issa dari Gerakan Pemuda Palestina – NYC menilai Israel dan para pendukungnya selama ini mendorong kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat.

“Penolakan Mamdani adalah langkah positif untuk melindungi hak warga New York dan martabat warga Palestina,” ujarnya.

Sementara itu, Afaf Nasher, pimpinan cabang New York Council on American Islamic Relations (CAIR), memuji Mamdani karena mencabut perintah yang dinilai tidak konstitusional dan membatasi kritik terhadap kebijakan Israel.

Wali Kota Muslim Pertama New York

Zohran Mamdani dikenal vokal mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina, sikap yang kerap membuatnya dituding antisemit. Meski begitu, selama kampanye ia berulang kali menegaskan komitmennya untuk melindungi komunitas Yahudi.

Mamdani mencatat sejarah sebagai wali kota Muslim pertama New York. Politikus sosialis demokrat ini sebelumnya merupakan anggota legislatif negara bagian dan sempat diremehkan saat pertama kali mencalonkan diri pada akhir 2024.

Namun, dukungan publik terus menguat berkat pesan kampanyenya yang menekankan keterjangkauan biaya hidup dan perumahan, hingga akhirnya mengantarkannya ke kursi Wali Kota New York.