Tridinews.com - PSSI memastikan bertanggung jawab penuh atas sanksi denda yang dijatuhkan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) terkait penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia. Meski turnamen tersebut dinilai sukses dan Timnas Futsal Indonesia mampu menembus babak final, AFC tetap menyoroti dua pelanggaran yang terjadi selama kompetisi berlangsung.

Dua pelanggaran itu berkaitan dengan perilaku penonton di dalam arena pertandingan. Insiden pertama terjadi saat laga Indonesia melawan Korea Selatan. Sementara pelanggaran kedua tercatat pada pertandingan Iran kontra Afghanistan. AFC menilai kedua kejadian tersebut melanggar Pasal 65 tentang tanggung jawab atas perilaku penonton serta Pasal 64 mengenai kewajiban penyelenggara pertandingan.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, membenarkan adanya sanksi tersebut. Ia menegaskan bahwa PSSI sebagai induk organisasi futsal nasional menerima dan akan membayar denda yang dijatuhkan AFC.

“Benar, yang kena sanksi itu PSSI. Dendanya kami terima dari AFC,” kata Arya kepada wartawan di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Arya juga menyinggung masih adanya anggapan keliru di kalangan publik terkait futsal. Ia menekankan bahwa futsal berada di bawah naungan PSSI, sehingga seluruh tanggung jawab, termasuk pembiayaan dan sanksi, menjadi kewenangan PSSI.

“Supaya banyak yang paham, futsal itu di bawah PSSI. Pembiayaannya juga kami yang tanggung. Piala Asia Futsal kemarin itu kami biayai, dan nilainya besar,” ujarnya.

Untuk pelanggaran pertama, AFC menjatuhkan denda sebesar 11 ribu dolar AS atau sekitar Rp185 juta. Sementara pelanggaran kedua dikenai denda 3 ribu dolar AS atau sekitar Rp50 juta. Total denda tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PSSI.

Arya memastikan PSSI tidak akan mengajukan banding atas sanksi tersebut dan memilih menerima keputusan AFC sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara.

“Enggak ada banding. Kami terima saja,” tegasnya.

PSSI berharap ke depan seluruh pihak, termasuk suporter, dapat lebih memahami aturan dan menjaga ketertiban agar penyelenggaraan turnamen internasional di Indonesia berjalan semakin baik tanpa pelanggaran serupa.