Tridinews.com - Pemerintah Kota Bandung terus memutar otak untuk mengatasi persoalan sampah yang mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Setelah operasional mesin insinerator dilarang, Pemkot Bandung kini mengalihkan fokus pada teknologi refuse-derived fuel (RDF), yakni metode pengolahan sampah yang menghasilkan bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, saat ini Pemkot menyiapkan enam unit mesin pengolah RDF yang tersebar di beberapa titik kota. Namun, empat di antaranya masih harus menjalani proses renovasi sebelum dapat dioperasikan secara optimal.

“Kemarin ada empat fasilitas RDF yang sedang direnovasi. Mudah-mudahan dua minggu lagi selesai, baik yang di Cicukang Holis 1 dan 2, di Astana Anyar, dan satu di Tegalega. Total ada empat,” ujar Farhan, Minggu (8/2/2026).

Farhan menjelaskan, satu unit mesin RDF ditargetkan mampu mengolah hingga 80 ton sampah per hari. Jika seluruh enam unit beroperasi, maka total kapasitas pengolahan RDF bisa mencapai 480 ton sampah per hari.

“Begitu sudah berjalan, kita bisa mengelola 80 ton sampah menjadi RDF. Tapi harus ada off-taker-nya, supaya hasil RDF ini tidak menumpuk,” jelasnya.

Menurut Farhan, target ideal Pemkot Bandung adalah mampu menangani sekitar 30 persen dari total timbulan sampah harian melalui RDF. Dengan enam titik pengolahan, masing-masing berkapasitas 80 ton, angka tersebut dinilai realistis.

“Enam titik masing-masing 80 ton, jadi sekitar 480 ton. Itu hampir 30 persen dari total timbulan sampah kita,” katanya.

Selain RDF, Pemkot Bandung juga mengandalkan peran 1.596 petugas pengolah dan pemilah sampah yang ditargetkan mampu menangani sekitar 80 ton sampah per hari. Di sisi lain, sekitar 980 ton sampah masih dapat ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

“Jadi total yang bisa tertangani itu sekitar 560 ton. Kalau itu sudah beres, kita masih punya sekitar 800 sampai 900 ton sampah yang harus dibawa ke TPA,” ungkap Farhan.

Untuk mencari solusi jangka menengah dan panjang, Pemkot Bandung juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Farhan menyebutkan rencana pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat untuk membahas penanganan sampah regional, termasuk pemanfaatan kawasan Legok Nangka.

“Pada saat bersamaan, kami akan berbicara dengan Pak Gubernur untuk mencari solusi bersama di Jawa Barat, termasuk kapan Legok Nangka bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi transisi yang efektif bagi Kota Bandung dalam menghadapi krisis sampah, sembari menunggu sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan terintegrasi di tingkat regional.