Tridinews.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu perhatian dunia setelah menyebut Kuba berpotensi menjadi target berikutnya dalam agenda kebijakan luar negeri Washington, menyusul konflik dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Trump saat berbicara dalam forum bisnis internasional di Arab Saudi pada Jumat (27/3). Ia menyinggung kekuatan militer AS yang, menurutnya, telah terbukti dalam berbagai operasi sebelumnya, termasuk di Venezuela dan Iran.

“Saya membangun militer yang hebat ini. Saya bilang, kita mungkin tidak perlu menggunakannya. Tapi kadang-kadang kita harus menggunakannya. Dan Kuba bisa menjadi target selanjutnya,” ujar Trump.

Namun, tak lama setelah itu, Trump seperti mencoba meredam ucapannya sendiri. Ia bahkan meminta media untuk tidak membesar-besarkan pernyataan tersebut.

“Anggap saja saya tidak mengatakan itu. Tolong abaikan,” tambahnya.

Kuba merespons tegas

Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, menegaskan bahwa negaranya terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat, tetapi tidak akan pernah berkompromi soal kedaulatan.

Dalam wawancara dengan media di Havana, Díaz-Canel mengatakan berbagai isu memang bisa dibicarakan, mulai dari investasi asing, migrasi, hingga kerja sama di bidang keamanan dan lingkungan.

Namun, ia menekankan satu hal yang tidak bisa ditawar.

“Kami bisa membahas semuanya, tetapi kemerdekaan dan sistem politik kami tidak pernah terbuka untuk diskusi,” tegasnya.

Sinyal ketegangan baru

Pernyataan Trump ini muncul di tengah situasi global yang sedang memanas, terutama setelah konflik antara AS, Israel, dan Iran yang berdampak luas ke kawasan Timur Tengah.

Meski belum ada langkah konkret terkait Kuba, ucapan tersebut dinilai sebagai sinyal meningkatnya tekanan terhadap negara tersebut, baik dari sisi politik maupun keamanan.

Sejumlah pengamat melihat pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dalam menunjukkan posisi Amerika Serikat di panggung global.

Di sisi lain, Kuba tampak berupaya menjaga keseimbangan—tetap membuka ruang dialog, namun dengan garis tegas bahwa kedaulatan negara tidak bisa diganggu gugat.

Situasi ini berpotensi berkembang, tergantung pada langkah lanjutan dari kedua pihak dalam beberapa waktu ke depan.