Tridinews.com - Penerapan sistem rating game Indonesia Game Rating System (IGRS) di platform digital seperti Steam ternyata masih menyisakan persoalan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengakui bahwa rating yang muncul saat ini belum sepenuhnya akurat.

IGRS sendiri merupakan sistem klasifikasi usia untuk game yang dibuat sejak era Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan kembali diluncurkan pada 2025. Tujuannya sederhana tapi penting: membantu masyarakat, terutama orang tua, memahami apakah sebuah game layak dimainkan sesuai usia.

Masih Banyak yang Belum Terverifikasi

Dalam penjelasan resminya, Komdigi menyebut bahwa rating IGRS yang tampil di Steam sebagian besar masih berasal dari mekanisme self-declare oleh pengembang game. Artinya, penilaian belum melalui proses verifikasi resmi dari IGRS.

Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Game yang seharusnya memiliki batasan usia tertentu bisa saja terlihat “aman” hanya karena belum diverifikasi secara menyeluruh.

Selain itu, pihak Steam juga disebut masih dalam tahap penyesuaian sistem agar bisa mengakomodasi standar klasifikasi IGRS, termasuk dari sisi teknis dan pelaporan.

Pemerintah Akan Minta Klarifikasi

Melihat kondisi ini, Komdigi berencana meminta klarifikasi langsung dari pihak Steam. Pembahasan akan mencakup berbagai hal, mulai dari dasar hukum implementasi rating, mekanisme pengawasan, hingga prosedur jika terjadi ketidaksesuaian data.

Bagi pemerintah, kejelasan informasi rating bukan sekadar formalitas. Ini berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen—terutama anak-anak yang menjadi pengguna aktif game digital.

Dinilai Perlu Penyempurnaan

Dari sisi masyarakat sipil, SAFEnet menilai IGRS sebenarnya merupakan langkah awal yang cukup baik. Namun, sistem ini memang belum banyak dikaji secara mendalam.

Menurut perwakilan SAFEnet, Unggul Sagena, jika saat ini ditemukan ketidaksesuaian, maka pemerintah perlu membuka ruang diskusi dengan komunitas game agar sistem ini bisa lebih matang dan tepat sasaran.

Tantangan ke Depan

Polemik ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digital tidak hanya soal regulasi, tapi juga kesiapan teknis dan kolaborasi lintas pihak.

IGRS diharapkan bisa menjadi alat bantu yang benar-benar bermanfaat—bukan sekadar label—agar pengguna, khususnya anak-anak, bisa lebih terlindungi saat menjelajahi dunia game digital.