Tridinews.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti polemik dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang belakangan viral di media sosial.

Ketua KPAI Aris Adi Lekson meminta penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi secara terbuka, objektif, dan adil agar tidak berdampak buruk pada kondisi psikologis para peserta yang mayoritas masih berstatus pelajar.

Menurut Aris, anak-anak mengikuti lomba bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman belajar, membangun karakter, menjunjung sportivitas, dan menjadi ruang aktualisasi diri.

Karena itu, ketika muncul dugaan kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, hal tersebut dapat memicu tekanan psikologis yang serius.

“Ketika terdapat dugaan kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan diri anak,” kata Aris dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan seluruh peserta harus mendapatkan kesempatan, perlakuan, dan penilaian yang setara tanpa keberpihakan.

Menurutnya, penyelenggara dan dewan juri memiliki tanggung jawab moral sekaligus pedagogis untuk memastikan proses kompetisi berlangsung objektif, transparan, dan akuntabel.

“Kompetisi pendidikan tidak boleh berubah menjadi ruang yang mempermalukan, menjatuhkan mental, atau mengabaikan suara anak,” ujarnya.

Selain itu, KPAI juga mengingatkan agar polemik yang berkembang di ruang publik tidak berujung pada perundungan digital maupun serangan personal terhadap peserta didik yang terlibat.

Aris menilai evaluasi terbuka sangat penting dilakukan, termasuk meninjau ulang mekanisme penilaian serta validasi jawaban peserta.

Jika ditemukan adanya kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi resmi dan langkah pemulihan yang adil bagi pihak yang dirugikan.

“Kegiatan kompetisi pendidikan ke depan harus memiliki mekanisme pengaduan dan keberatan yang jelas, transparan, dan ramah anak,” tegasnya.

Awal Mula Polemik Lomba Cerdas Cermat

Kasus ini bermula dari final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang videonya viral setelah diunggah di kanal YouTube resmi MPR RI.

Sorotan publik tertuju pada keputusan dewan juri yang memberikan nilai berbeda terhadap dua jawaban peserta yang dinilai memiliki isi yang sama.

Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menjawab.

Peserta menyampaikan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden.

Namun, dewan juri Dyastasita justru memberikan nilai minus lima karena jawaban tersebut dianggap kurang tepat.

Pertanyaan kemudian dilempar kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas.

Jawaban yang disampaikan terdengar sama, namun kali ini dinyatakan benar dan diberi nilai penuh.

“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.

Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama persis dengan jawaban Grup B.

Namun, Dyastasita menyebut pada jawaban Grup C tidak terdengar penyebutan unsur DPD.

Peserta Grup C tetap bersikeras bahwa mereka sudah menyebut DPD, tetapi keputusan juri tidak berubah.

Dewan juri lain, Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi yang jelas saat menjawab pertanyaan agar tidak menimbulkan salah penilaian.

Polemik ini pun terus menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar penyelenggara memberikan evaluasi terbuka demi menjaga keadilan dan kesehatan mental peserta didik.