Tridinews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar bagi pengguna jalan.
Menurut Dedi, konsep tersebut dinilai lebih adil karena hanya masyarakat yang benar-benar menggunakan jalan yang akan membayar, sementara yang tidak memakai jalan tidak dibebani biaya.
“Keadilannya terwujud dari, satu, seringnya menggunakan jalan, sehingga yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan beban pembayaran akan disesuaikan dengan jenis kendaraan. Semakin berat kendaraan yang melintas, maka semakin besar pula kewajiban membayarnya.
“Yang kedua, beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya, semakin tinggi kewajiban membayarnya,” lanjutnya.
Dedi menilai sistem ini juga bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kendaraan dan jalan, sehingga perjalanan dilakukan berdasarkan kebutuhan penting, bukan untuk hal yang tidak perlu.
Dengan begitu, kondisi jalan diharapkan menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu padat bagi semua pengguna.
Meski demikian, Dedi menegaskan wacana tersebut masih sebatas gagasan dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menyiapkan tim kajian yang melibatkan akademisi, pakar, serta berbagai pihak terkait untuk menelaah kemungkinan penerapan sistem tersebut.
“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah,” katanya.
Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghapus pajak kendaraan dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar memang terdengar menarik dari sisi keadilan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah kritik.
Pertama, penerapan jalan berbayar berpotensi membebani masyarakat kecil yang setiap hari harus menggunakan kendaraan untuk bekerja, seperti ojek, sopir angkutan, pedagang, hingga buruh. Jika setiap perjalanan dikenakan biaya, pengeluaran harian mereka bisa semakin besar.
Kedua, sistem ini berisiko menimbulkan kemacetan baru di jalur alternatif. Banyak pengendara kemungkinan akan memilih jalan gratis untuk menghindari tarif, sehingga jalan kecil di permukiman bisa menjadi lebih padat.
Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan berbayar membutuhkan biaya besar, termasuk pemasangan sistem pembayaran elektronik, kamera pengawas, hingga pengelolaan operasional. Jika tidak dirancang matang, justru bisa menambah beban anggaran daerah.
Selain itu, masyarakat yang selama ini rutin membayar pajak kendaraan bisa merasa dirugikan bila harus tetap menanggung biaya tambahan saat melintas di jalan tertentu.
Karena itu, kebijakan seperti ini perlu dikaji sangat hati-hati agar tidak hanya terlihat adil secara konsep, tetapi juga benar-benar adil dalam praktiknya. Pemerintah harus memastikan bahwa solusi transportasi tidak justru menjadi beban baru bagi rakyat.
