Tridinews.com - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratma menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat.

Langkah ini diambil setelah viralnya kontroversi penilaian dewan juri yang menuai sorotan publik karena dianggap memberikan keputusan berbeda terhadap jawaban peserta yang dinilai serupa.

Menurut Akbar, evaluasi diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terlebih karena lomba tersebut membawa nama lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Ia menilai aspek teknis hingga mekanisme penanganan keberatan peserta harus diperbaiki agar proses perlombaan berlangsung lebih adil dan transparan.

“Saya melihat Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” kata Akbar, Senin (11/5/2026).

Akbar menyebut evaluasi akan mencakup tata suara saat perlombaan berlangsung, karena polemik bermula dari persoalan artikulasi jawaban peserta yang dinilai tidak terdengar jelas oleh dewan juri.

Selain itu, pihak MPR juga akan meninjau ulang mekanisme ketika peserta mengajukan keberatan terhadap keputusan penilaian.

Menurutnya, sistem tersebut harus dibuat lebih jelas agar peserta mendapatkan ruang yang adil untuk menyampaikan protes tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian dewan juri dalam proses penilaian yang memicu kegaduhan di ruang publik.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujarnya.

Meski mengakui adanya kekeliruan dalam proses penilaian, Akbar menegaskan hasil akhir perlombaan tidak akan diubah.

SMAN 1 Sambas tetap dinyatakan sebagai juara pertama dan akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam kompetisi tingkat nasional.

Sebelumnya, final LCC Empat Pilar MPR RI Kalbar menjadi sorotan setelah peserta dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri.

Mereka mendapat pengurangan nilai karena jawaban dianggap salah, padahal jawaban yang disampaikan dinilai sama dengan jawaban tim lain yang justru mendapat nilai penuh.

Peristiwa itu memicu reaksi luas di media sosial dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang meminta evaluasi terbuka demi menjaga kondisi psikologis peserta didik.

Kini, publik menanti langkah nyata dari MPR dalam memperbaiki sistem lomba agar kompetisi pendidikan benar-benar menjadi ruang belajar yang adil, sehat, dan membangun karakter siswa.