Tridinews.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti rumitnya sistem perizinan usaha dan investasi di Indonesia yang dinilainya masih terlalu lambat dan berbelit. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak peluang investasi dari investor asing berpindah ke negara lain.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) senilai Rp10,2 triliun di kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo meminta seluruh pejabat di kementerian dan lembaga untuk segera memperbaiki sistem birokrasi, terutama dalam proses perizinan usaha agar lebih cepat, efisien, dan tidak menyulitkan pelaku usaha.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo.
Ia mengungkapkan banyak pengusaha mengeluhkan lamanya proses pengurusan izin usaha dan investasi di Indonesia. Bahkan, menurutnya, ada yang harus menunggu hingga satu sampai dua tahun hanya untuk mendapatkan izin.
Sementara itu, di negara lain, proses serupa bisa diselesaikan hanya dalam waktu dua minggu.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” ujarnya.
Prabowo menilai Indonesia harus belajar dari negara-negara tetangga yang mampu memberikan pelayanan perizinan secara cepat dan efisien. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia masih tertinggal dalam hal tersebut.
“Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita dua tahun,” tegasnya.
Presiden juga meminta agar sistem perizinan yang berlapis dan mempersulit dunia usaha segera dipangkas. Ia menekankan bahwa pengusaha yang serius ingin bekerja dan berkontribusi untuk negara harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Namun, ia tetap mengingatkan bahwa pelaku usaha yang melanggar aturan tetap harus ditindak tegas.
“Sederhanakan, jangan persulit para pengusaha, harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” pungkas Prabowo.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
