Tridinews.com - Di tengah serangan militer Israel di Gaza, Palestina pada awal April lalu kembali mengajukan permohonan keanggotaan yang pertama kali diajukan ke badan dunia tersebut pada tahun 2011, meskipun Amerika Serikat yang memegang hak veto, telah berulang kali menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut.

Sementara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan voting pada Kamis (18/4) waktu setempat mengenai permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB.

Majelis Umum PBB dapat menerima negara anggota baru dengan dua pertiga suara mayoritas, namun hanya setelah Dewan Keamanan memberikan rekomendasinya.

Blok regional Kelompok Arab (Arab Group) mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa yang menegaskan "dukungannya yang teguh" terhadap permohonan Palestina tersebut.

"Keanggotaan di PBB merupakan langkah penting ke arah yang benar menuju resolusi yang adil dan abadi atas permasalahan Palestina sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan," demikian pernyataan Arab Group, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Rabu (17/4/2024).

Aljazair, yang merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, telah merancang resolusi yang "merekomendasikan" kepada Majelis Umum agar "Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB."

Pemungutan suara pada hari Kamis ini akan bertepatan dengan pertemuan Dewan Keamanan yang dijadwalkan beberapa minggu lalu untuk membahas situasi di Gaza, yang diperkirakan akan dihadiri oleh para menteri dari beberapa negara Arab.

Palestina - yang berstatus pengamat di PBB sejak 2012 - telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

"Kami sedang mencari izin masuk. Itu adalah hak alami dan hukum kami," kata Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB.

Menurut otoritas Palestina, 137 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina, sehingga meningkatkan harapan bahwa permintaan mereka akan didukung di Majelis Umum.

Namun upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB menghadapi rintangan besar, karena Amerika Serikat - sekutu terdekat Israel - dapat menggunakan hak vetonya untuk menghalangi rekomendasi Dewan Keamanan.

"Kami menyerukan kepada seluruh anggota Dewan Keamanan untuk memberikan suara mendukung rancangan resolusi ini ... Setidaknya, kami memohon kepada anggota Dewan untuk tidak menghalangi inisiatif penting ini," kata Arab Group pada Selasa (16/4).

Amerika Serikat telah menyuarakan penolakannya terhadap keanggotaan penuh Palestina. Pemerintah AS mengatakan bahwa mereka mendukung pembentukan negara Palestina, namun hal tersebut baru terjadi setelah adanya perundingan dengan Israel, dan juga menunjuk pada undang-undang Amerika yang mengharuskan pemotongan dana PBB jika langkah tersebut dilakukan tanpa perjanjian bilateral.