Tridinews.com - Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) buka suara soal kebijakan baru Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menambah jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 pelajar.

Polemik penambahan kuota per kelas itu saat ini menuai perdebatan, terutama dari kalangan sekolah swasta. Meski berpolemik Disdik Jabar memastikan kebijakan yang tertuang dalam Kepgub Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ini tetap berjalan.

Kadisdik Jabar Purwanto mengatakan tujuan dari kebijakan itu bukan untuk mematikan sekolah swasta, melainkan demi menjamin semua anak mendapat hak pendidikan.

Dia bilang kebijakan ini didasari oleh keinginan untuk menyelamatkan anak-anak dari kelompok rentan yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, bencana, atau persoalan administrasi kependudukan.

"Semangatnya adalah untuk mencegah anak-anak yang dikhawatirkan tidak sekolah karena persoalan geografis, afirmatif, bisa karena bencana, atau karena anak yatim miskin, susah administrasi kependudukannya dan itu kita temukan. Nah, Kepgub ini untuk menolong itu," ujar Purwanto, Selasa (8/7) seperti dikutip dari detikJabar.

Ia mencontohkan kasus anak dari keluarga bercerai yang tinggal di sekitar sekolah negeri, namun dokumen kependudukannya berada di luar kabupaten.

"Nah, yang kayak gini kan mesti diselamatin. Udah miskin, enggak punya bapak, administrasi kependudukannya enggak ada. Hal-hal seperti ini juga harus kita antisipasi," ujarnya.

Purwanto menjelaskan bahwa kebijakan penambahan rombel tidak bersifat menyeluruh, melainkan selektif sesuai kebutuhan wilayah.

"Di sekolah-sekolah yang padat penduduknya, kemudian dekat dengan alamat orang miskin. Karena kan ada data KETM ya, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu yang sudah ada sekitar 61 ribu masyarakat kita terindikasi masuk ke data itu," jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan penambahan rombel per kelas itu juga diharapkan bisa mengakomodasi anak-anak dari keluarga KETM yang tinggal di sekitar sekolah negeri agar tidak terkendala biaya transportasi atau akses.

Sementara itu merespons kekhawatiran pihak swasta, Purwanto bilang sekolah-sekolah nonnegeri  masih tetap memiliki peluang besar untuk menerima siswa. Bahkan menurutnya ada sekitar 400 ribu siswa yang bisa ditampung untuk bersekolah di swasta.

"Dari lulusan kita sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri, bahkan setelah penambahan rombel. Nah, itu artinya apa? Masih bisa masuk ke sekolah swasta atau sekolah di bawah naungan Kementerian Agama," ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah menutup pilihan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke swasta.

"Sekolah swasta ya itu pilihan masyarakat aja. Anak miskin masuk swasta silakan, tapi dengan perjanjian. Nanti jangan sampai dia tiba-tiba masalah ekonomi, enggak sekolah," kata Purwanto.

Penambahan jumlah siswa dalam satu kelas, menurut Purwanto, disesuaikan dengan kondisi di tiap sekolah. Karena itu dia memastikan, kebijakan ini tidak bersifat mutlak di mana setiap rombel harus berjumlah 50 siswa.

"50 itu bukan angka mati. Jadi dia bisa 37, bisa 48, bisa 45. Itu maksimal. Dan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah," jelasnya.

Penambahan ruang kelas dan sekolah baru

Purwanto juga menerangkan ukuran rata-rata ruang kelas SMA adalah 8x9 meter persegi. Oleh karena itu untuk aturan kuota rombel itu, kepala sekolah dinilai lebih tahu kapasitas ideal yang bisa ditampung.

Guna mengurangi kepadatan dan kembali menormalisasi rombel ke angka ideal, Purwanto mengatakan Pemprov Jabar sudah menyiapkan rencana pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB). 

Jika proses berjalan lancar, kelas-kelas yang saat ini menampung 50 siswa bisa kembali diurai dan dibagi ke ruang baru sebelum siswa-siswa tersebut lulus.

"Kalau sekarang 50, nanti akan ditambah ruang kelas di situ. Jadi bisa kembali normal ke angka 36 kalau udah ditambah," kata Purwanto.

Targetnya tahun ini, sambungnya, sebanyak 661 ruang kelas baru akan dibangun. Sementara untuk sekolah baru, direncanakan 15 unit tambahan untuk SMA dan SMK.

Menurut Purwanto, total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ruang kelas baru lengkap dengan mebel dan toilet mencapai Rp300 miliar.

"Target kita di (APBD) perubahan ini bisa beres. Kalau di perubahan ini enggak beres, RKB-nya nanti akan ditambah di murni 2026," tuturnya.

"Itu kalau sama toilet itu sekitar Rp300 miliar. Kalau mau diselesaikan dan itu udah ada mebelnya sama toiletnya," imbuh kepala dinas itu.