Tridinews.com - Semua negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), kecuali Amerika Serikat pada Rabu (27/8/2025) menyatakan bahwa kelaparan di Jalur Gaza merupakan krisis buatan manusia dan mendesak agar tragedi kemanusiaan ini segera diakhiri.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, yakni 5 anggota tetap (Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih secara berkala oleh Majelis Umum. 

Dari 15 anggota tersebut, 14 negara sepakat mendukung pernyataan bersama yang mengecam kelaparan di Gaza dan menyerukan langkah-langkah segera untuk mengakhiri penderitaan warga sipil.

“Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional,” tegas pernyataan tersebut, dikutip dari Palestine Chronicle.

Konflik di Gaza terjadi sejak Oktober 2023, ketika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah tersebut.

Namun dalam hampir setahun terakhir, serangan itu telah berubah menjadi kampanye militer yang menimbulkan kehancuran luas dan bencana kemanusiaan.

Termasuk blokade bantuan yang menyebabkan kelaparan massal.
Seruan Gencatan Senjata dan Akses Bantuan

Keempat belas anggota DK PBB menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen, pembebasan semua sandera yang ditahan, serta pencabutan semua pembatasan oleh Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan. 

Mereka menyatakan bahwa lebih dari 514.000 orang di Gaza kini berada dalam kondisi kelaparan akut, dan angka itu diperkirakan akan melonjak menjadi 641.000 pada akhir September, menurut laporan Sistem Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC).

“Waktu sangatlah penting. Darurat kemanusiaan harus ditangani tanpa penundaan dan Israel harus mengubah arahnya,” demikian pernyataan bersama anggota Dewan, dikutip dari Al-Arabiya.

Selain itu, DK PBB juga menggarisbawahi risiko tinggi yang dihadapi anak-anak, dengan lebih dari 41.000 anak berisiko meninggal akibat kekurangan gizi.
AS Tolak Laporan Kelaparan, Dukung Israel

Berbeda dengan mayoritas anggota Dewan, Amerika Serikat mengambil sikap bertentangan. 

Dalam pertemuan tersebut, penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, mempertanyakan kredibilitas dan integritas laporan IPC, menyebut bahwa laporan itu “tidak lulus uji” secara metodologis dan bersumber dari data yang diklaim berasal dari Hamas.

Meski mengakui bahwa kelaparan adalah masalah nyata di Gaza dan kebutuhan kemanusiaan sangat mendesak, AS tetap membela sekutunya, Israel, dari tuduhan penggunaan kelaparan sebagai senjata.

Israel sendiri telah meminta IPC mencabut laporan tersebut, menyebutnya bias dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena mengabaikan masuknya makanan dalam beberapa minggu terakhir.

Kondisi di Gaza terus memburuk. 

Serangan Israel ke wilayah Shuja'iyya, Zaytoun, Sabra, dan kamp Jabaliya menyebabkan ribuan orang mengungsi.

Pemerintah Gaza melaporkan bahwa sejak awal konflik ini, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas, dan 158.000 lainnya terluka. 

Sedikitnya 313 orang, termasuk 119 anak-anak, telah meninggal akibat kelaparan.
Perkembangan Negosiasi Gencatan Senjata

Upaya internasional untuk menghentikan perang di Gaza memasuki fase penting setelah kelompok Hamas secara resmi menerima proposal gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan Qatar. 

Proposal ini menawarkan penghentian pertempuran selama 60 hari, pembebasan sandera (termasuk 10 orang hidup dan jenazah 18 lainnya), serta peningkatan signifikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza yang porak-poranda.

Namun, meski Hamas telah menyatakan persetujuan, Israel belum menyetujui kesepakatan tersebut. 

Pemerintah Israel menegaskan bahwa penghentian perang hanya bisa terjadi jika semua sandera dibebaskan dan Hamas dilucuti, termasuk demiliterisasi penuh Gaza. 

Penolakan ini menjadi hambatan besar bagi tercapainya jeda kemanusiaan yang telah lama didesak komunitas internasional.

Ironisnya, di tengah negosiasi gencatan senjata, Israel justru mempersiapkan serangan darat berskala besar ke Kota Gaza dengan sandi “Gideon’s Chariots II”, melibatkan puluhan ribu pasukan cadangan. 

Rencana ini menimbulkan kekhawatiran besar akan bertambahnya korban sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan.

Di sisi lain, Amerika Serikat menggelar pertemuan strategis di Gedung Putih yang dipimpin langsung Presiden Donald Trump, membahas masa depan Gaza pasca-perang.

Sejumlah tokoh, seperti mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Jared Kushner, terlibat dalam diskusi mengenai distribusi bantuan serta rekonstruksi jangka panjang.

Paus Leo XIV pun turut menyuarakan keprihatinannya, menyerukan gencatan senjata permanen dan penghentian penyanderaan, sembari menekankan perlindungan terhadap warga sipil sebagai prioritas utama. 

Dukungan serupa juga datang dari berbagai negara dan organisasi internasional yang menginginkan segera dihentikannya kekerasan di wilayah tersebut.