Tridinews.com - Masyarakat Indonesia tengah dibuat pilu dengan kondisi sosial dan politik yang semakin memanas.

Aksi demonstrasi semakin semarak di berbagai kota, memperlihatkan keresahan rakyat atas situasi yang tak kunjung membaik.

Di tengah gelombang aksi itu, muncul sebuah unggahan di media sosial yang menarik perhatian publik.

Unggahan tersebut berisi serangkaian tuntutan rakyat dengan tajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”, yang memuat 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang yang dibatasi hingga 31 Agustus 2026.

Rupanya, salah satu sosok di balik gaung tuntutan ini adalah influencer Jerome Polin. 

Melalui akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pria berusia 27 tahun ini menyuarakan aspirasi rakyat dengan tegas.

“Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu," ujar Jerome, dikutip Tribunnews, Senin (1/9/2025). 

Jerome juga menekankan bahwa suara rakyat perlu dibuktikan telah didengar

"Buktikan suara rakyat didengar,” lanjutnya. 

Konten kreator yang terkenal jago matematikan ini juga mengingatkan publik untuk tetap bersatu dan fokus pada poin-poin utama dalam tuntutan tersebut.

“Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain," terangnya. 

Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Jerome Polin Sijabat ini meminta agar masyarakat turut membagikan, mengunggah ulang, dan menyebarkan pesan tersebut seluas-luasnya di berbagai platform sebagai bentuk perjuangan bersama.

"GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!!” pungkasnya. 

Inilah tuntutan yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu sepekan, pada 5 September 2025:
Tuntutan dalam 1 Minggu

Tugas Presiden Prabowo

    Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

    Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

Tugas Ketua Umum Partai Politik

    Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia

    Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
    Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
    Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

    Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
    Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
    Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

    Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
    Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
    Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

Rangkaian tuntutan berikut ditargetkan tercapai dalam kurun waktu satu tahun, tepatnya pada 31 Agustus 2026:
Tuntutan dalam 1 Tahun

Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN

Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya

Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas

Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN