Tridinews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta serahkan rangkuman aspirasi ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat saat unjuk rasa kepada DPR RI.
‎
‎Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyerahkan secara resmi pernyataan sikap dan aspirasi mahasiswa kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
‎
‎Penyerahan dilakukan pada Selasa (2/9/2025) pagi sekitar pukul 08.26 dan didampingi oleh pimpinan DPRD Purwakarta lainnya, yakni Luthfi Bamala dan Dias Rukmana Praja.
‎
‎"Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kami pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta menyerahkan hasil aspirasi dari mahasiswa dan elemen masyarakat kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dan terealisasi," ujar Puji saat penyerahan di DPR RI, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
‎
‎Diketahui, gelombang aksi unjuk rasa telah berlangsung di Purwakarta sejak Sabtu (30/8) hingga Senin (1/9/2025).
‎
‎Massa yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan.

Dzikri Baehaki Firdaus, Kabid Perguruan Tinggi, Kepemudaan, dan Kemahasiswaan HMI Cabang Purwakarta, membacakan tujuh tuntutan tegas mahasiswa, di antaranya:
‎
‎1. Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
‎
‎2. Mengusut tuntas oknum Brimob yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam kasus meninggalnya almarhum Affan Kurniawan.
‎
‎3. Menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai membebani keuangan negara.
‎
‎4. Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak kepada pekerja.
‎
‎5. Menuntut pencopotan Kapolri karena dinilai gagal menangani kasus pelanggaran HAM dan menjaga keamanan.
‎
‎6. Menuntut peninjauan ulang RUU Polri yang dikhawatirkan mengancam kemerdekaan rakyat.
‎
‎7. Menuntut pencopotan Ketua DPR RI karena dianggap gagal memperjuangkan aspirasi rakyat.
‎
‎Dengan penyerahan langsung ke DPR RI, Sri Puji Utami menegaskan bahwa DPRD Purwakarta berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah pusat.
‎
‎"Harapan kami, suara mahasiswa dan masyarakat Purwakarta benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh DPR RI," ucapnya.