Tridinews.com - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memberikan izin kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menyampaikan pidato pada sidang tahunan para pemimpin dunia melalui rekaman video.

Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat menolak memberikan visa bagi Abbas untuk menghadiri langsung forum internasional tersebut, yang akan digelar mulai Selasa (23/9/2025) di di New York.

Menurut laporan resmi yang dikutip dari Reuters, alasan utama Washington menolak izin masuk bagi Abbas berakar pada tuduhan bahwa Palestina, melalui Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), tidak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Oslo.

Pemerintah AS menilai bahwa PA gagal menolak secara tegas aksi terorisme, membiarkan retorika yang dianggap memprovokasi kekerasan, dan tidak memenuhi komitmen perdamaian yang sudah disepakati.

Selain itu, Gedung Putih menyebut langkah Palestina membawa isu pendudukan Israel ke berbagai lembaga internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai tindakan yang justru merusak prospek perundingan damai.
Dukungan Global Meningkat

Washington menyebut strategi ini sebagai bentuk “lawfare” atau penggunaan hukum internasional sebagai senjata politik.

Kendati demikian, penolakan visa oleh Amerika Serikat menuai kritik dari sejumlah negara anggota.

Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembatasan akses terhadap forum global.

Oleh karenanya PBB merilis resolusi baru, memungkinkan Abbas tetap dapat menyampaikan pesannya, meskipun tidak hadir secara fisik di New York.

Adapun resolusi itu disahkan dengan suara 145 mendukung, 5 menentang, dan 6 abstain.

Selain mengizinkan pidato yang telah direkam, resolusi itu juga membuka kemungkinan bagi pejabat senior Palestina lain untuk mengikuti pertemuan-pertemuan PBB secara virtual jika mereka tidak dapat memasuki wilayah AS selama satu tahun ke depan.

Meski bukan kehadiran fisik, langkah PBB tersebut memastikan suara Palestina tetap terdengar di forum global utama sebuah hasil simbolis yang penonton internasional tafsirkan sebagai penegasan hak diplomatik di tengah perselisihan kebijakan visa dan pergolakan politik.


e