Marak keracunan MBG, Pemprov Jabar minta maaf

marak-keracunan-mbg-pemprov-jabar-minta-maaf . (net)

Tridinews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta maaf soal keracunan yang menimpa sejumlah siswa, diduga seusai menyantap makanan bergizi gratis (MGB) di Cianjur dan Garut. 

Di Cianjur, total ada sekitar 36 siswa keracunan pada Kamis 11 September 2025. Terbaru, di Kabupaten Garut terdapat sekitar 569 siswa diduga keracunan seusai menyantap menu MBG pada Selasa 16 September 2025.

Menanggapi peristiwa itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, meminta maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun manajemen pelaksanaan program.

"Kami prihatin dengan kejadian di beberapa kabupaten, ini tentu jadi pembelajaran. Ini harus diantisipasi dan mitigasi ke depan, tidak boleh ada kejadian serupa," ujar Herman, Sabtu (20/9/2025).

Dikatakan Herman, MBG ini program Nasional yang perlu dilakukan pengawasan lebih ketat dalam pelaksanaannya di lapangan. 

Herman pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terdampak, khususnya para siswa yang mengalami keracunan.

"Ini program bagus tapi tentu tak ada gading yang tak retak. Ini harus dikawal dengan baik, program prioritas Nasional. Kalaupun ada kejadian kami Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, kami ikut tanggung jawab, kami mohon maaf," katanya.

Selain meminta maaf, Herman juga memastikan telah menugaskan Dinas Kesehatan untuk segera mengidentifikasi penyebab keracunan untuk memastikan apakah kasus disebabkan oleh bakteri atau faktor lain.

"Kami sudah tugaskan Kadis Kesehatan untuk mengecek kenapa bisa terjadi seperti itu sehingga bisa teridentifikasi penyebabnya. Itu menjadi catatan agar berikutnya semua SPPG harus menjamin kesehatan, dengan uji lab yang ketat," ucapnya.

Herman juga mendorong agar dilakukan perbaikan di sisi manajerial. Herman telah meminta Dinas Sosial Jabar untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota serta petugas Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia makanan MBG.

"Kami sudah tugaskan juga Dinas Sosial untuk koordinasi dengan kabupaten kota dan petugas BGN, SPPG untuk manajemen pengelolaan dapur di lapangan bisa optimal. Itu kan ada perencanaan pelaksanaan evaluasi harus manageable," katanya.

"Jadi itu yang akan kami perbaiki bersama, dari sisi kesehatan dan manajerial harus sehat, harus higienis dan pengelolaan harus manageable sehingga berbagai ekses bisa diantisipasi dan pengelolaan ke depan bisa lebih baik," tambahnya.


Editor: redaktur

Komentar