Tridinews.com - Rencana perdamaian baru untuk mengakhiri perang di Ukraina yang sedang disusun pemerintahan Donald Trump disebut memuat ketentuan kontroversial. Menurut laporan Axios, yang dikutip Sputnik-OANA pada Rabu, rencana tersebut membuka peluang bagi Amerika Serikat dan sejumlah negara lain untuk mengakui Krimea dan Donbas sebagai wilayah sah Rusia.

Namun, berbeda dengan posisi negara-negara pendukung rencana itu, Ukraina tidak diwajibkan mengakui kedua wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia. Skema ini dinilai sebagai upaya kompromi yang memungkinkan proses negosiasi berjalan tanpa memaksa Kyiv mengambil langkah politik yang sulit.

Laporan itu juga menyebut bahwa Qatar dan Turki ikut terlibat aktif dalam penyusunan rencana perdamaian tersebut. Kedua negara disebut mendukung peran mediasi AS dan berupaya mendorong jalur diplomasi yang bisa mempercepat berakhirnya konflik.

Keterlibatan Qatar terlihat dari kehadiran seorang pejabat senior negara itu dalam diskusi akhir pekan lalu yang mempertemukan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov. Pertemuan tersebut disebut sebagai bagian dari rangkaian komunikasi intensif untuk mencari format perdamaian yang dapat diterima semua pihak.

Belum ada rincian resmi dari pemerintahan Trump mengenai rencana ini. Namun, isi laporan tersebut langsung memicu perhatian internasional karena menyentuh isu sensitif terkait status wilayah yang menjadi pusat konflik antara Rusia dan Ukraina sejak 2014.