Tridinews.com - Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menegaskan negaranya tidak akan pernah mengizinkan intervensi militer Amerika Serikat dalam perang melawan kartel narkoba. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Mexico City, Selasa (18/11/2025), sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyinggung kemungkinan tindakan agresif di wilayah Meksiko.

“Kami beroperasi di wilayah kami sendiri, dan tidak menerima intervensi dari pemerintah asing mana pun,” tegas Sheinbaum, mengutip Reuters. Ia menambahkan, meski Gedung Putih menjelaskan operasi militer hanya bisa dilakukan dengan izin resmi Meksiko, pemerintahnya tetap tidak akan memberikan persetujuan.

Sheinbaum juga menyinggung sejarah Perang Meksiko–Amerika pada abad ke-19, ketika Meksiko kehilangan separuh wilayahnya. Ia menyampaikan penolakan tegas ini langsung kepada Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Kedutaan Besar AS di Meksiko kemudian merilis video klarifikasi bahwa Washington tidak akan bertindak sepihak.

Ketegangan sempat meningkat akibat insiden di Playa Bagdad, timur laut Meksiko, di mana beberapa pria memasang tanda “Area Terlarang” mengaku wilayah itu milik Departemen Pertahanan AS. Meksiko memastikan angkatan laut telah mencabut tanda tersebut, dan Pentagon mengonfirmasi rambu itu dipasang kontraktor AS yang salah menilai batas internasional setelah perubahan aliran Sungai Rio Grande.

Sheinbaum menegaskan garis merah Meksiko jelas: tidak ada pasukan asing di wilayahnya. “Kami terbuka untuk kolaborasi intelijen dan operasi lintas batas, tetapi wilayah ini adalah wilayah kami,” kata Sheinbaum.

Sementara itu, Trump kembali memberi sinyal opsi serangan tetap terbuka. Ia bahkan mempertimbangkan pengerahan pasukan dan operasi drone ke fasilitas narkoba, meski rencana itu bertentangan dengan posisi resmi Meksiko. Para analis memperingatkan langkah unilateral AS berpotensi memicu krisis diplomatik lebih dalam dan tidak efektif melumpuhkan kartel yang terorganisir.

Meksiko memilih memperkuat institusi keamanan domestik, menolak pendekatan militeristik, dan menekankan bahwa setiap operasi harus menghormati kedaulatan negara serta meminimalkan risiko korban sipil.