Tridinews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa penyidik masih mengusut kemungkinan keterlibatan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Kami sedang mengumpulkan apa keterlibatannya dalam tiap perkara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12) malam.

Meski demikian, Asep menyebut bahwa KPK sudah menemukan adanya keterlibatan mantan anggota Komisi V DPR RI, komisi yang bermitra langsung dengan Kementerian Perhubungan, dalam sejumlah proyek DJKA. Namun, detail perannya akan diungkap saat proses penanganan perkara berikutnya.

Selain menelusuri peran kepala daerah, KPK juga terus mendalami dugaan keterlibatan legislator dan pejabat eksekutif dalam jaringan korupsi proyek DJKA.

Kasus besar ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub—yang kini berstatus sebagai BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT tersebut, KPK awalnya menetapkan 10 tersangka. Namun hingga 12 Agustus 2025, jumlah itu berkembang menjadi 17 tersangka, ditambah dua korporasi.

Para tersangka berasal dari berbagai posisi strategis, di antaranya:

- Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto

- Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat

- Dirut PT KAPM Yoseph Ibrahim

- VP PT KAPM Parjono

- Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi

- Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya

- Sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat

- Para ketua pokja pengadaan proyek DJKA

Kasus ini mencakup berbagai proyek besar, termasuk pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatra.

KPK menduga suap terjadi melalui pengaturan pemenang tender, mulai dari proses administrasi hingga penetapan kontraktor, melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengadaan proyek strategis tersebut.