Tridinews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, membagikan pengalamannya saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Pengalaman itu, menurut Djarot, menjadi pelajaran penting mengapa PDIP kini bersikap tegas menolak wacana Pilkada kembali dipilih DPRD.

Djarot mengisahkan, dirinya pernah maju sebagai calon Wali Kota Blitar pada Pilkada tahun 2000 dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Lima tahun kemudian, pada 2005, ia kembali mengikuti Pilkada, tetapi sudah melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

“Saya ini pernah dipilih sebagai kepala daerah melalui DPRD tahun 2000, dan pada 2005 itu sudah dipilih secara Pilkada langsung,” kata Djarot kepada wartawan usai penutupan Rakernas I DPP PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Pilkada lewat DPRD sarat dengan polemik dan manuver politik. Saat itu, untuk menjaga soliditas dukungan, calon kepala daerah bahkan harus “dikarantina” agar suara di DPRD tidak berpindah.

“Waktu itu ada dua calon kandidat. Kami didukung PDI Perjuangan bersama PKB, melawan satu pasangan yang didukung semua partai lain. Supaya solid, kami dikarantina agar suara tidak lari,” ungkap Djarot.

Tak hanya itu, ia juga secara terbuka menyinggung praktik tawar-menawar politik yang terjadi kala itu. Di awal era Reformasi, ketika biaya politik masih relatif murah, satu suara anggota DPRD disebut bisa dihargai hingga ratusan juta rupiah.

“Di luar berkembang tawaran politik. Satu suara itu dihargai Rp250 sampai Rp300 juta pada tahun itu. Untungnya tidak terjadi karena proses karantina yang kuat,” ujarnya.

Pengalaman tersebut, kata Djarot, justru membuatnya ragu terhadap anggapan bahwa Pilkada melalui DPRD dapat menekan ongkos politik. Menurutnya, jika pada masa awal Reformasi saja praktik semacam itu sudah terjadi, maka risikonya akan jauh lebih besar di kondisi saat ini.

“Sekarang biaya politik untuk menjadi anggota DPRD saja sudah mahal. Apa tidak mungkin suara itu dijual? Harganya bisa berapa? Dan nanti yang mengendalikan kekuasaan adalah kaum oligarki, para pemilik uang,” tegasnya.

Atas dasar itulah, PDIP menolak keras usulan Pilkada kembali dipilih DPRD. Djarot menilai, tidak ada alasan membenarkan pengembalian hak rakyat kepada segelintir elite politik dan pemodal.

“Tidak ada biaya yang lebih mahal yang harus dibayar dengan mengembalikan hak rakyat kepada oligarki. Keyakinan konstitusi kami jelas, Mahkamah Konstitusi juga sudah menyatakan Pilkada harus langsung,” kata Djarot.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa salah satu tujuan utama Reformasi 1998 adalah demokratisasi.

“Reformasi itu berdarah-darah untuk demokrasi. Jangan kita kembali ke masa lalu yang gelap. Masa kita lupa,” pungkasnya.