Tridinews.com - Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2026. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu program nasional unggulan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pendanaan MBG sepenuhnya dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan skema tersebut, pemerintah memastikan program ini berjalan aman, berkelanjutan, dan terukur.

“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga saat menghadiri kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta.

Anggaran ratusan triliun rupiah itu dirancang untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2026. Menurut Airlangga, MBG tidak hanya berfokus pada perbaikan gizi, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perputaran ekonomi di daerah.

Ia menjelaskan, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga pelaksana program memiliki arus kas yang kuat dan stabil. Skema ini dinilai mampu mendorong investasi lokal, menggerakkan usaha kecil, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga arus kasnya bagus. Tidak sedikit yang setelah memiliki satu SPPG, langsung berencana membangun unit kedua dan seterusnya,” jelasnya.

Di sejumlah daerah, seperti Lamongan, partisipasi masyarakat bahkan terlihat melalui gotong royong dalam membangun dan mengembangkan SPPG. Hal ini, menurut Airlangga, menjadi bukti nyata efek pengganda ekonomi dari program MBG.

Dari total anggaran Rp335 triliun, pemerintah memperkirakan hampir Rp80 triliun akan mengalir ke masyarakat setiap kuartal. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp37 triliun.

“Kalau dana sebesar itu langsung masuk ke grassroot, tentu dampaknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Airlangga menambahkan, penyaluran dana langsung ke masyarakat akan meningkatkan konsumsi, mendorong produksi, dan membuka lapangan kerja baru. Program MBG sendiri diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.

Dengan potensi tersebut, MBG diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan jika hanya setengah dari potensi itu yang terealisasi, program ini tetap berpeluang memberikan tambahan sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” pungkas Airlangga.