Tridinews.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi membuka pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes 2026.

Pelaksana Tugas Kepala PPAPT Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi, menegaskan program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Melalui KIP Kuliah, negara hadir untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda dalam meraih mimpi,” ujarnya.

Menurut Sandro, KIP Kuliah bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan juga investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul di Indonesia.

Pada 2026, program ini diperkuat dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Selain itu, sistem KIP Kuliah kini telah terintegrasi dengan platform Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sehingga memudahkan proses pendaftaran dan sinkronisasi data calon mahasiswa.

Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Septien Prima Diassari, menjelaskan bahwa program ini menawarkan berbagai manfaat.

Di antaranya adalah pembebasan biaya pendaftaran UTBK bagi peserta yang memenuhi syarat, jaminan biaya pendidikan (UKT), serta bantuan biaya hidup.

“Bantuan biaya hidup diberikan dalam beberapa klaster, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima,” jelasnya.

Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara daring melalui sistem resmi dan mengikuti jadwal seleksi nasional. Untuk jalur SNBT 2026, pendaftaran dibuka mulai 25 Maret hingga 7 April 2026.

Pemerintah mengimbau calon mahasiswa untuk segera melengkapi persyaratan dan memastikan data sudah sinkron sebelum finalisasi pendaftaran.

Melalui program ini, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang gagal melanjutkan pendidikan tinggi hanya karena kendala ekonomi, sekaligus mendorong terciptanya pendidikan yang lebih inklusif dan merata