Tridinews.com - Sorotan terhadap sistem rating gim di Indonesia kembali menguat. Kali ini datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menilai penerapan Indonesia Game Rating System (IGRS) di platform global perlu dievaluasi.

IGRS sendiri merupakan sistem klasifikasi gim berbasis usia yang dibuat pemerintah untuk membantu masyarakat—khususnya orang tua—memahami kelayakan konten game. Sistem ini mengelompokkan gim ke dalam kategori seperti 3+, 7+, 13+, hingga 18+.

Namun, penerapan IGRS di platform distribusi digital seperti Steam belakangan menuai polemik. Pasalnya, sejumlah label rating yang muncul disebut belum melalui proses verifikasi resmi pemerintah dan masih mengandalkan mekanisme self-declare dari pengembang.

Melalui akun media sosialnya, Anies mengungkapkan bahwa ia pernah terlibat dalam pembahasan awal sistem ini saat masih berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia kemudian menyoroti pendekatan pemerintah dalam melindungi anak dari konten digital.

Menurutnya, ada dua pendekatan utama. Pertama, menciptakan lingkungan yang “steril” lewat sensor dan pemblokiran. Kedua, membangun “imunitas” atau ketahanan pada anak dan keluarga agar mampu menyaring konten secara mandiri.

Anies menilai pendekatan kedua jauh lebih efektif dan berkelanjutan.

“Rating game seharusnya menjadi alat bantu bagi orang tua untuk membangun kemampuan anak menghadapi konten digital, bukan menjadi alat sensor,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sistem klasifikasi seperti IGRS seharusnya memberdayakan, bukan membatasi. Dengan kata lain, peran utama rating adalah sebagai panduan, bukan alat kontrol penuh dari pemerintah.

Lebih lanjut, Anies juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan komunitas game. Menurutnya, pelibatan komunitas penting agar sistem yang dibangun lebih relevan, adaptif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sementara itu, dari sisi masyarakat sipil, organisasi Southeast Asia Freedom of Expression Network melalui perwakilannya Unggul Sagena menilai bahwa IGRS sebelumnya merupakan langkah awal yang cukup baik.

Ia menyebut, pada awal penerapannya, sistem ini bahkan mendapat dukungan dari komunitas karena dianggap aman dan belum banyak menimbulkan persoalan. Namun, jika kini ditemukan ketidaksesuaian dalam implementasinya, maka pemerintah perlu membuka ruang dialog dan evaluasi bersama berbagai pihak.

“Kalau ada masalah sekarang, sebaiknya didiskusikan lagi, terutama dengan komunitas game,” ujarnya.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa di tengah pesatnya perkembangan industri gim digital, tantangan bukan hanya soal regulasi, tetapi juga bagaimana menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengguna—terutama anak-anak—dan kebebasan akses informasi.

Ke depan, arah kebijakan IGRS akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu merangkul berbagai pemangku kepentingan, sekaligus memastikan sistem yang ada benar-benar akurat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.