Tridinews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 10 Desember 2025. OTT tersebut menjaring lima orang, termasuk Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
“Dalam ekspose perkara, KPK sudah menetapkan pihak-pihak yang menjadi tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Ia menegaskan bahwa penetapan ini merupakan pemenuhan ketentuan KUHAP yang mengharuskan kepolisian atau penyidik menetapkan status hukum para pihak yang ditangkap.
Budi menjelaskan bahwa OTT kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pengadaan di wilayah Lampung Tengah. Namun ia belum memerinci lebih jauh bentuk proyek maupun aliran dananya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Ardito Wijaya termasuk pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. “Benar, Bupati Lampung Tengah diamankan,” ujarnya pada Rabu (10/12) malam.
OTT ini menjadi OTT kedelapan KPK sepanjang tahun 2025. Sepanjang tahun tersebut, KPK melakukan serangkaian operasi serupa, termasuk:
-
Maret 2025 – OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
-
Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
-
7–8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait kasus korupsi proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.
-
13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
-
20 Agustus 2025 – OTT kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
-
3 November 2025 – OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
-
7 November 2025 – OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kasus suap jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Dengan rangkaian OTT tersebut, KPK menegaskan komitmennya terus menangani kasus korupsi, terutama di sektor pelayanan publik dan proyek pemerintah daerah.
