Tridinews.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah telah menonaktifkan sebanyak 13,5 juta orang dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan data agar bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.

Dari jumlah tersebut, tercatat 87.591 orang mengajukan reaktivasi agar kembali menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Sementara itu, sebagian warga lainnya berpindah ke segmen pembiayaan mandiri atau langsung ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di daerah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Ada yang berpindah ke segmen mandiri, artinya mereka sebenarnya mampu membayar sendiri. Ada juga yang otomatis ditanggung pemda karena daerahnya sudah UHC,” kata Gus Ipul dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data Kemensos, penonaktifan peserta PBI dilakukan secara bertahap sejak Juni hingga Desember 2025, dengan jumlah terbesar terjadi pada Juni 2025 yang mencapai lebih dari 7,5 juta orang. Di sisi lain, reaktivasi paling banyak terjadi pada Desember 2025, yakni 80.659 orang.

Gus Ipul mengakui, langkah ini tak lepas dari persoalan klasik pendataan penerima bantuan sosial. Ia menyoroti masih adanya ketimpangan, di mana keluarga mampu justru menerima bantuan, sementara masyarakat miskin belum terakomodasi.

Menurutnya, masih ada sekitar 54 juta orang dari kelompok miskin hingga pas-pasan (desil 1–5) yang belum mendapatkan PBI BPJS Kesehatan. Sebaliknya, sekitar 15 juta orang dari kelompok menengah atas dan kaya (desil 6–10) justru tercatat sebagai penerima bantuan.

“Ini menunjukkan data kita belum sempurna. Masih ada yang mampu terlindungi bantuan, sementara yang tidak mampu justru belum masuk,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini Kemensos baru mampu memverifikasi sekitar 12 juta keluarga tidak mampu dari total sekitar 35 juta keluarga. Karena itu, pemerintah terus menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara lebih cepat dan akurat.

Gus Ipul berharap, dengan proses pengalihan dan penataan data yang dilakukan bertahap hingga Januari 2026, kesalahan sasaran penerima PBI BPJS Kesehatan dapat terus ditekan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.