Tridinews.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari menyampaikan bahwa pemerintah akan meluncurkan Program Sekolah Terintegrasi yang menargetkan pembangunan dan pengembangan 500 sekolah pada tahun 2026. Program ini digagas untuk mempercepat peningkatan kualitas sekaligus pemerataan layanan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

“Program Sekolah Terintegrasi menargetkan 500 sekolah pada tahun 2026,” kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Qodari, program yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih terpadu melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi dan lebih terkoordinasi.

Ia menjelaskan, program ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai layanan pendidikan dalam satu sistem yang lebih efektif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat.

“Program ini bertujuan mengintegrasikan layanan pendidikan agar lebih efektif dan mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses bagi masyarakat,” ujarnya.

Sekolah Terintegrasi sendiri merupakan konsep pendidikan satu atap yang mencakup jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA atau SMK dalam satu kawasan dan satu manajemen pengelolaan. Model ini dirancang untuk mendorong pemerataan mutu pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Konsep tersebut tidak hanya menekankan integrasi fisik bangunan sekolah, tetapi juga kurikulum yang berkesinambungan serta penyediaan fasilitas vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

Qodari menambahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar pelaksanaan program tersebut. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung kebijakan agar implementasi program berjalan lebih terarah dan selaras dengan target pembangunan pendidikan nasional.

“Landasan hukum sedang disiapkan dalam bentuk Instruksi Presiden,” kata Qodari.

Dari sisi pendanaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 triliun melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan kebijakan yang terpusat, sambil menyesuaikan dengan kesiapan regulasi serta kondisi pelaksanaan di lapangan.

Melalui program ini, pemerintah berharap transformasi tata kelola pendidikan dapat berjalan lebih efektif sehingga kualitas pendidikan nasional meningkat dan akses terhadap pendidikan yang layak dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai daerah.