DIDADAMEDIA, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan salah satu cara meminimalkan korupsi di kalangan pejabat adalah dengan menaikkan gaji kepala daerah.

Prabowo mengatakan perlu ada terobosan dengan menaikkan gaji kepala daerah, pejabat daerah dan pejabat negara untuk meminimalkan perilaku korupsi.

"Jadi, saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu sangat besar," kata Prabowo menanggapi pertanyaan Debat Capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Prabowo menjawab pertanyaan di amplop A, yakni "Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?" Prabowo juga mengatakan perlu ada langkah konkret dan praktis untuk menghindarkan perilaku koruptif di kalangan pejabat daerah.

Dia menyoroti gaji kepala daerah yang kecil itu dapat memicu gubernur, bupati dan wali kota untuk korupsi. "Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp8 juta, kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang lebih besar. Jadi, ini hal-hal yang tidak realistis," kata Prabowo.

Namun, calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo tidak sepakat dengan pendapat Prabowo bahwa gaji birokrat terlalu kecil. Menurut Jokowi, gaji birokrat sudah cukup.

"Kita tahu gaji ASN atau PNS kita sekarang ini cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," kata Jokowi dalam debat capres-cawapres putaran pertama di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Menurut Jokowi saat ini yang paling penting adalah perampingan birokrasi dan sistem manajemen SDM aparatur negara yang terbaik. "Sistem rekrutmen putra putri terbaik bangsa harus baik, kemudian sistem mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, dan sesuai dengan pengawasan internal yang kuat," tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan, lingkungan internal dalam birokrasi memiliki peran yang sangat penting, selain juga pengawasan eksternal dari masyarakat yang bersih.