Tridinews.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani buka-bukaan soal kabinet presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Muzani mengakui pembicaraan terkait kabinet memang kian dekat. 

Muzani menyampaikan itu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Dia bicara syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi menterinya Prabowo-Gibran.

"Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani.

Muzani kemudian mengungkapkan menteri di kabinet Prabowo-Gibran harus memahami dan menyetujui program yang telah dikampanyekan ke masyarakat. Hal ini, kata dia, menjadi penting lantaran menteri merupakan pembantu presiden.

"Akan tetapi, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri itu pembantu presiden, karena itu sebagai pembantu presiden, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden," kata dia.

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," imbuhnya.

Selain itu, kata Muzani, seorang menteri menjalankan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari program presiden.

"Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ujar dia.

Menko yang Ahli di Bidangnya

Selain itu, Muzani juga membocorkan terkait menteri koordinator atau menko yang dicari oleh Prabowo-Gibran. Dia menegaskan tidak ada dikotomi antara menko dari partai politik atau dari profesional.

"Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik," kata Muzani.

Menurut Muzani, tokoh dari utusan partai bukan berarti tidak memiliki keahlian profesional. Dengan begitu, kata dia, antara kalangan profesional dan partai tidak disekat dalam penentuan menteri kabinet.

"Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," katanya.

Wakil Ketua MPR itu pun memastikan bahwa tokoh yang nantinya mengisi kursi menko ialah orang yang ahli di bidangnya.

"Karena itu sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," ujar Muzani.