Tridinews.com - Pemerintah terus berupaya mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah timur Kabupaten dan Kota Bekasi, salah satunya dengan melakukan normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menginventarisasi lahan milik pemerintah di sepanjang kedua sungai itu.   

Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Muji Lestari di Cibinong menjelaskan, Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menginventarisir lahan di sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.

"Penggunaan aset daerah untuk normalisasi sungai ini demi menekan biaya pembebasan lahan dan percepatan normalisasi, sehingga permukaan sungai dapat mengimbangi debit air ketika kondisi hujan lebat," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

Menurut Muji, kebutuhan biaya untuk pembebasan lahan serta normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas diperkirakan mencapai Rp370 miliar untuk wilayah Kabupaten Bogor, dan sekitar Rp700-800 miliar kabupaten dan kota, termasuk Bekasi.

"Timeline dari pemerintah pusat itu, Desember 2025 inventarisirnya sudah selesai," ungkapnya.

Khusus di wilayah Kabupaten Bogor, normalisasi sungai dilakukan di dua desa di Kecamatan Gunungputri, yakni Bojongkulur dan Ciangsana.

Sementara Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menambahkan, penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. Namun menurutnya, pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penanganan banjir tersebut.

"Penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas sudah dirancang oleh Kementerian PU, termasuk normalisasi, pelebaran sungai, dan pembangunan polder," kata Ajat.

"Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larapnya (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)," sambungnya.

Lebih lanjut, Pemkab Bogor pada Maret lalu juga telah mengeluarkan surat terkait tanggap darurat transisi dan pemulihan dengan harapan penanganan banjir dapat segera dilakukan.

"Kita berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan, dan Pemkab Bogor siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir tersebut," kata Sekda Ajat.

Di sisi lain, pembangunan kolam retensi air menurut Ajat juga menjadi prioritas dalam penanganan banjir di hilir Sungai Cileungsi dan Cikeas. Hal itu dianggap mampu untuk mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi.

"Ada yang sifatnya pelebaran sungai, ada juga yang bikin polder, sudah ada di dalam perencanaan itu, mulai dari hilir diverifikasi sampe identifikasi pada kawasan kita yang ada di daerah. Beberapa perkembangan wilayah di hulu, pasti kita mewajibkan kolam retensi karena konsepnya zero run off ya, jadi tidak ada yang terbuang, tinggal penerapan di lapangan harus diperketat. Itu yang pertama kita lakukan," tandasnya.