Tridinews.com - ‎Temuan 17 kasus luar biasa terkait makan bergizi gratis (MBG) yang tersebar di 10 Provinsi, 8 diantaranya dikategorikan tak termasuk keracunan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

‎"Pemantauan kasus program makan bergizi gratis seperti yang kami tampilkan sebelumnya, bahwa ada 17 kasus keracunan dan sebetulnya ada 8 kasus non keracunan," ujar Taruna.

‎"Nah apa bedanya keracunan dengan non keracunan, tentu artinya kasus itu yang berdampak berdasarkan hasil telusuran setelah terjadi kejadian luar biasa itu, yang intinya ada di 10 provinsi dan itu bisa terlihat di data," tambahnya.

‎Taruna mengatakan kehadiran pihaknya hingga Badan Gizi Nasional (BGN) di DPR RI bukan itu saling menyalahkan. Menurutnya, perlu ada langkah yang konkret terkait kasus keracunan ini.

‎"Kami jelaskan bahwa kita belajar, jadi seperti yang bapak pimpinan sebutkan tadi, kita bukan mau saling menyalahkan di sini. Kita mau cari masalahnya di mana dan kita carikan jalan keluarnya," ujar Taruna.

‎Temuan 17 kasus luar biasa itu dilandasi dari beberapa penyebab. Mulai dari sumber bahan makanan yang terkontaminasi hingga tempat penyimpanan yang belum tepat.

‎"Pertama terjadi kontaminasi awal bahan pangan kami temukan itu sumber kontaminasi bahan mentahnya, air bakunya, pencucian, lingkungan pengolahannya, penjamah makanan kurang steril," ujar Taruna.

‎"Kemudian kami juga mendapatkan faktor penyebab kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan bakteri ada pengendalian suhu dan waktu misalnya suhu muncul beberapa bakteri yang bisa muncul karena penyimpanan belum tepat, kondisi makanan dan pengolahan makanan," tambahnya.

‎Ia mengatakan ada sanitasi yang belum baik dan berdampak ke keracunan MBG. Monitoring pengawasan MBG, kata Taruna, juga mesti ditingkatan.

‎"Yang terakhir penyebab dari 17 kasus yang kita temukan itu ada kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene dan sanitasi, yang kedua pengendalian suhu penanganan makanan dan pengawasan monitoringnya tidak tepat," imbuhnya.

‎