Tridinews.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari turut menyoroti kebijakan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang larangan study tour.

Dikatakan Zaini, SE ini sebetulnya memiliki niat baik, agar orang tua siswa tidak terbebani dengan biaya-biaya di luar pendidikan. 

"Saya memahami maksud larangan study tour itu agar orangtua (siswa) tidak terbebani. Akan tetapi ini kan ternyata mengundang reaksi terutama dari komponen sektor pariwisata termasuk PO-PO, bus," ujar Zaini, Selasa (22/7/2025).

Menurutnya, kebijakan larangan ini sebenarnya sudah lama dikeluarkan bersamaan dengan program Panca waluya dalam SE nomor 45/PK.03.03/KESRA. 

Saat mengeluarkan kebijakan, kata dia, Gubernur Jabar idealnya memang harus melewati proses pembahasan lebih dulu.

“Artinya ada aturan mainnya, maksud saya ketika hari ini dihadapkan pada posisi ini kan sesungguhnya tidak sulit. Mari duduk bersama dibicarakan, yang jarang Gubernur lakukan ini adalah duduk bersama dengan komponen-komponen terkait," katanya. 

Sebelumnya, sejumlah sopir, kernet bus dan pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, mendesak Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mencabut Surat Edaran (SE), nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang larangan menggelar studi tour.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025). 

Menurut pantauan, aksi itu dimulai dengan iring-iringan bus sambil membunyikan klakson telolet yang diparkiran di kiri dan kanan halaman Gedung Sate.

Parkiran bus tersebut pun, menutup akses Jalan Diponegoro, dari arah Pusdai dan Sultan Agung-Aria Jipang.

Setelah itu, masa ke kemudian berkumpul di halaman Gedung Sate untuk menyampaikan orasi di atas mobil komando. 

Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, aksi itu dilakukan karena dampak dari SE yang dikeluarkan pada Mei 2025 telah menyengsarakan para sopir, kernet dan pelaku usaha pariwisata.

"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan Gubernur kegiatan studi tur sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Herdi, di Gedung Sate, Senin (21/7/2025).

Pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. 

"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audiensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," katanya.

Herdi pun menilai jika Gubernur Jabar, tebang pilih dalam menemui masyarakat. Sebab, selama ini, Dedi Mulyadi belum pernah bertemu dengan pelaku maupun pekerja usaha pariwisata.

"Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si a, si b, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu," ucapnya.