Tridinews.com - Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menilai kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) layak diterapkan jika Indonesia menghadapi krisis minyak akibat konflik global, khususnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurut Arcandra, lonjakan harga minyak dunia yang kembali terjadi menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif. Harga minyak bahkan sempat kembali menembus di atas 100 dolar AS per barel setelah sebelumnya sempat anjlok tajam.

Ia menilai, kebijakan WFH bisa menjadi strategi efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

“Kalau memang kondisi krisis, masyarakat bisa berpartisipasi dengan mengurangi mobilitas, salah satunya melalui WFH. Ini strategi yang bagus,” ujarnya.

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) usai libur Idul Fitri 2026, dan mendorong sektor swasta untuk mengikuti langkah serupa. Kebijakan ini diyakini mampu mengurangi konsumsi energi secara signifikan.

Arcandra juga mencontohkan langkah yang telah diambil Filipina, yang menerapkan sistem kerja dari rumah dan empat hari kerja sejak awal Maret 2026 guna menghemat BBM di tengah krisis energi.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut sudah diputuskan, maka implementasinya harus segera dijalankan tanpa perlu perdebatan panjang, mengingat masyarakat sangat membutuhkan kepastian pasokan energi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah melaporkan rencana kebijakan ini kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah mitigasi dampak konflik di Timur Tengah, khususnya gangguan distribusi energi melalui Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH satu hari per minggu berpotensi menekan penggunaan energi operasional hingga 20 persen.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun surat edaran sebagai dasar hukum penerapan kebijakan tersebut, baik untuk instansi pemerintah maupun sektor swasta di seluruh Indonesia.