Tridinews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara transparan dan diawasi ketat melalui berbagai tahapan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada proses penggunaan anggaran negara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan.

“Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Libatkan Banyak Lembaga

Dalam tahap perencanaan, program MBG dibahas melalui forum bersama yang melibatkan:

Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan

Proses ini juga berlaku saat pembahasan anggaran hingga pembukaan blokir dana karena program termasuk prioritas nasional.

Pengadaan dan Pembayaran Diawasi

BGN menjelaskan bahwa pada tahap pengadaan, seluruh proses ditinjau oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan sesuai aturan.

Sementara itu, pencairan anggaran tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Semua pembayaran harus di-approve oleh Kemenkeu,” kata Dadan.

Fokus pada Hasil Program

Secara teknis, peran Bappenas lebih menitikberatkan pada evaluasi hasil atau output program, bukan pada rincian teknis pengadaan barang dan jasa.

Dengan sistem berlapis ini, pemerintah ingin memastikan bahwa program MBG berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaga Kepercayaan Publik

BGN menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara, khususnya untuk program yang menyasar kebutuhan dasar seperti gizi masyarakat.