Tridinews.com - Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2026 kembali menyoroti persoalan lama: korupsi di lingkar kekuasaan daerah yang belum juga mereda.

Hingga April 2026, sedikitnya enam kepala daerah sudah terjaring OTT. Kasusnya beragam, mulai dari pemerasan, gratifikasi, hingga suap proyek. Berikut rangkumannya:

1. Gatut Sunu Wibowo – Bupati Tulungagung

Kasus: Pemerasan dan gratifikasi

Kasus terbaru datang dari Tulungagung, Jawa Timur. Gatut diduga meminta “jatah” kepada sedikitnya 16 kepala OPD. Selain itu, ia juga disinyalir ikut mengatur proyek, termasuk pengadaan alat kesehatan.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang ratusan juta rupiah serta barang bukti lainnya. Ia kini ditahan bersama ajudannya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

2. Syamsul Auliya Rachman – Bupati Cilacap

Kasus: Pemerasan terkait pungutan THR

Pada Maret 2026, Bupati Cilacap ini diamankan KPK karena dugaan pungutan Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan pemerintah daerah.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekda Cilacap setelah KPK menemukan cukup bukti adanya praktik pemerasan.

3. Muhammad Fikri Thobari – Bupati Rejang Lebong

Kasus: Suap proyek pengadaan

Fikri ditangkap dalam OTT di Bengkulu terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa.

Kasus ini juga berdampak pada karier politiknya, karena ia diberhentikan dari jabatan di partai.

4. Fadia Arafiq – Bupati Pekalongan

Kasus: Korupsi pengadaan jasa dan proyek

Fadia diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan.

KPK bahkan mengungkap adanya grup komunikasi khusus yang digunakan untuk mengatur aliran dana terkait proyek.

5. Maidi – Wali Kota Madiun

Kasus: Fee proyek dan dana CSR

Kasus Maidi berkaitan dengan dugaan penerimaan fee proyek infrastruktur dan dana CSR.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang ratusan juta rupiah sebagai barang bukti.

6. Sudewo – Bupati Pati

Kasus: Jual beli jabatan dan suap proyek

Sudewo terjerat dua perkara sekaligus, yakni jual beli jabatan perangkat desa dan suap proyek rel kereta di Kementerian Perhubungan.

Ia diduga memanfaatkan rekrutmen perangkat desa untuk meraup keuntungan, dengan barang bukti miliaran rupiah.