Tridinews.com - Eks Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi pemborosan, terutama terkait pengadaan motor listrik hingga kaus kaki dengan anggaran besar.

Kritik ini mencuat setelah beredarnya video viral yang menyebut anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) mencapai Rp4 triliun digunakan untuk pembelian alat dapur, alat makan, laptop, hingga perlengkapan seperti kaus kaki.

Mahfud menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya baik dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia juga menyinggung sejumlah persoalan yang muncul, seperti kasus keracunan makanan serta dugaan ketidaksesuaian standar gizi. Selain itu, Mahfud mempertanyakan pengadaan 21 ribu motor listrik dan harga kaus kaki yang disebut bisa mencapai Rp100 ribu per pasang.

Menurutnya, harga tersebut tidak masuk akal karena di pasaran, kaus kaki dengan kualitas baik bisa diperoleh dengan harga jauh lebih murah. Ia mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut dalam konteks program MBG.

Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi. Ia membantah angka Rp4 triliun yang beredar dan menegaskan bahwa seluruh pengadaan dilakukan sesuai kebutuhan riil serta melalui mekanisme yang telah diatur.

Dadan menjelaskan bahwa pengadaan laptop sepanjang 2025 hanya sekitar 5.000 unit, jauh dari angka yang beredar. Sementara terkait kaus kaki, ia menyebut pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan bagian dari perlengkapan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Universitas Pertahanan.

Ia juga memaparkan bahwa pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan anggaran yang telah ditetapkan secara rinci dalam APBN. Realisasi anggaran pun disebut tidak melampaui pagu yang ada.

Menurut Dadan, seluruh penggunaan anggaran telah melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai aturan. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG mendapat dukungan luas, transparansi dan pengawasan tetap menjadi hal penting agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.