Tridinews.com - Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyatakan menolak bantuan asing untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia mengatakan, pemerintah hanya menyampaikan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri, bukan menolak dukungan internasional.

Sebelumnya, pernyataan Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi sempat menimbulkan kesan bahwa pemerintah menutup pintu bantuan asing. Keduanya menyampaikan bahwa penanganan bencana masih bisa dilakukan menggunakan sumber daya nasional. Sikap tersebut mendapat kritik karena kondisi lapangan dinilai sangat berat.

Timothy meluruskan bahwa keputusan itu bukan soal ego atau kebanggaan nasional, melainkan keyakinan pemerintah bahwa seluruh lembaga seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga tenaga kesehatan masih mampu bekerja maksimal. Pemerintah juga sudah menambah anggaran darurat untuk daerah, yakni Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota dan Rp20 miliar untuk tiap provinsi.

Bantuan Asing Akan Diterima Jika Ada Kebutuhan Mendesak

Timothy menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang untuk menerima bantuan asing jika ada kebutuhan yang tak dapat dipenuhi secara lokal, misalnya dokter spesialis yang tidak tersedia atau teknologi alat berat yang belum dimiliki Indonesia.

“Kalau nanti ada kebutuhan mendesak dan kita tidak mampu, tentu kita butuh bantuan asing,” ujarnya.

Kondisi Lapangan Masih Memprihatinkan

Konten kreator Sherly Annavita yang meninjau lokasi terdampak di Aceh mengatakan kondisi di lapangan sangat berat meski bencana sudah memasuki hari ke-16. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah belum membuka jalur bantuan internasional, apalagi jumlah korban terus bertambah.

Data terbaru BNPB mencatat 990 korban meninggal, 222 hilang, dan 5.400 lebih luka-luka di tiga provinsi terdampak. Sherly menyebut beberapa wilayah bahkan terancam butuh puluhan tahun untuk pulih tanpa bantuan teknologi dan sumber daya yang lebih besar.

Status Bencana Nasional Masih Belum Ditetapkan

Menjawab desakan agar bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan banyak hal yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik. Ia memastikan yang terpenting saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.