Tridinews.com - Penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) langsung mengguncang dunia. Jalur vital yang dilalui sekitar 31 persen perdagangan minyak global itu mendadak lumpuh, memicu lonjakan harga energi hingga lebih dari 25 persen dan sempat menyentuh 120 dolar AS per barel.

Kondisi ini membuat negara-negara Asia Tenggara bergerak cepat. Ketergantungan kawasan terhadap pasokan energi dari Timur Tengah membuat setiap negara harus mengambil langkah darurat untuk menahan dampak krisis.

Di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. memilih langkah drastis dengan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi aparatur pemerintah. Selain itu, konsumsi energi dipangkas hingga 20 persen dan penggunaan pendingin ruangan dibatasi demi menghemat listrik. Kebijakan ini diambil karena stok bahan bakar Filipina diperkirakan hanya cukup hingga April.

Sementara itu, Thailand menetapkan status darurat energi. Pemerintah mengaktifkan pusat pengawasan khusus, menahan harga BBM melalui subsidi, serta membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tengah lonjakan pasar global.

Di Vietnam, pemerintah mendorong kebijakan kerja dari rumah guna mengurangi konsumsi bahan bakar. Selain itu, Vietnam berencana menghapus tarif impor bahan bakar sementara waktu untuk menjaga pasokan tetap aman.

Kondisi lebih berat dialami Myanmar. Pemerintah setempat memberlakukan penjatahan BBM dan sistem ganjil-genap kendaraan di tengah krisis ekonomi yang telah berlangsung lama.

Berbeda dengan negara lain, Singapura memilih pendekatan ekonomi. Pemerintah memperingatkan potensi kenaikan tagihan energi dan membuka peluang penyesuaian kebijakan moneter untuk mengantisipasi lonjakan inflasi.

Di sisi lain, Malaysia yang merupakan eksportir energi justru relatif diuntungkan. Meski demikian, pemerintah tetap memperketat keamanan pelabuhan dan memastikan rantai pasok tidak terganggu.

Sementara Indonesia mengambil langkah dari sisi keamanan dan ekonomi sekaligus. Panglima TNI Agus Subiyanto menetapkan status siaga 1 bagi seluruh prajurit. Instruksi ini mencakup peningkatan patroli di objek vital, pengawasan wilayah udara, hingga kesiapan evakuasi WNI dari wilayah konflik.

Menurut Direktur Imparsial, Ardi Adiputra, langkah tersebut lebih bersifat antisipatif terhadap dampak lanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas dalam negeri.

Krisis ini menunjukkan betapa strategisnya Selat Hormuz bagi dunia. Ketika jalur itu terganggu, efeknya tidak hanya terasa di kawasan konflik, tetapi juga merambat cepat hingga ke Asia Tenggara dan seluruh ekonomi global.