Tridinews.com - Polemik soal klaim swasembada beras kembali memanas setelah pakar hukum tata negara, Feri Amsari, secara terbuka menantang pemerintah untuk memaparkan data yang transparan ke publik. Ia bahkan menyatakan siap berdebat langsung dengan pihak pemerintah, termasuk menteri atau perwakilan istana, demi menguji kebenaran klaim tersebut.

Dalam sebuah podcast, Feri menegaskan bahwa dirinya tidak sekadar mengkritik, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan pendapatnya. Ia mengatakan akan meminta maaf jika terbukti salah, namun juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika data pemerintah ternyata tidak akurat.

Feri menyoroti adanya ketidaksesuaian antara klaim swasembada beras dengan data historis impor. Menurutnya, Indonesia masih mengimpor jutaan ton beras dalam dua dekade terakhir. Ia juga mempertanyakan logika peningkatan produksi, mengingat luas lahan pertanian disebut justru mengalami penurunan.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung klaim pembukaan lahan baru yang dinilai belum jelas. Baginya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan menyangkut validitas data yang seharusnya bisa diuji secara terbuka.

Di sisi lain, kritik Feri justru memicu reaksi keras dari sejumlah pihak. LBH Tani Nusantara bersama perwakilan petani dan pedagang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Mereka menilai pernyataan Feri mengandung unsur hoaks dan berpotensi meresahkan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap sektor pangan.

Pelaporan tersebut disertai sejumlah bukti digital dari pernyataan Feri di berbagai platform, termasuk media sosial dan forum publik. Para pelapor juga menyebut narasi yang disampaikan Feri dapat berdampak pada stabilitas pasar dan psikologis pelaku usaha di sektor pertanian.

Akibat laporan ini, Feri terancam dijerat pasal dalam KUHP dan UU ITE dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara.

Meski demikian, Feri tetap pada pendiriannya. Ia menilai kritik yang disampaikannya adalah bagian dari hak warga negara dalam mengawasi kebijakan publik. Ia juga menyinggung kecenderungan pelabelan terhadap kritik sebagai tindakan melawan negara, yang menurutnya justru mengaburkan substansi persoalan.

Menurutnya, perdebatan yang terjadi saat ini terlalu melebar ke hal-hal personal, padahal inti masalahnya sederhana: apakah data swasembada beras itu benar atau tidak.

Feri pun menegaskan bahwa keterbukaan data adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Ia mendorong pemerintah agar tidak menghindari diskusi terbuka, karena isu ketahanan pangan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Di tengah pro dan kontra ini, polemik swasembada beras belum menunjukkan tanda mereda. Justru, perdebatan soal data dan transparansi semakin menjadi sorotan publik.