Tridinews.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan di hadapan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio terkait pentingnya AS sebagai mitra pembangunan dan perdamaian bagi ASEAN yang berprinsip dan senantiasa patuh pada hukum internasional.

“Sebagai mitra perdamaian, kemitraan kita harus tetap teguh pada prinsip. Menjunjung tinggi hukum internasional harus tetap menjadi komitmen bersama kita,” kata Menlu RI dalam pertemuan ASEAN–US Post Ministerial Conference (PMC) di Kuala Lumpur, Kamis (10/7).

Menurut keterangan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Jumat, Sugiono mengatakan bahwa konsistensi dalam penegakan hukum internasional memperkuat kredibilitas terhadap nilai-nilai yang dianut bersama antar AS dan ASEAN serta menguatkan rasa saling percaya.

Sebagai mitra pembangunan pun, kerja sama AS-ASEAN terus menelurkan hasil-hasil produktif bagi masyarakat di kedua kawasan, kata Menlu.

Ia kemudian menyoroti semakin kuatnya jalinan antara AS dan ASEAN, termasuk melalui pendirian ASEAN-US Center di Washington DC pada 2023 serta dukungan luas di Kongres AS bagi pengesahan RUU ASEAN yang menjamin penguatan kerja sama dua pihak.

“ASEAN juga mengharapkan dukungan AS terhadap perdagangan yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan, termasuk melalui mekanisme yang sudah ada seperti Kerangka Perdagangan dan Investasi (TIFA) ASEAN-AS,” kata Sugiono.

Lebih lanjut, Menlu menekankan bahwa pelajar Indonesia di AS, yang jumlahnya saat ini melampaui 8.000 orang, adalah duta baik bagi penguatan kemitraan antara Indonesia dan AS maupun dengan ASEAN. “Karena itu, kami mendorong kebijakan visa yang lebih inklusif dan memudahkan serta mencerminkan nilai dari investasi jangka panjang ini,” ucap dia.

Sugiono juga menegaskan kembali kepada Menlu Rubio dan delegasi AS bahwa tindakan konkret harus segera diambil untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza akibat agresi Israel yang tak kunjung berakhir.

Indonesia terus menyerukan gencatan senjata segera, jaminan akses bantuan kemanusiaan, serta langkah konkret untuk mencapai solusi dua negara sesuai amanat PBB, kata dia.