Tridinews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa keputusan terkait usulan Presiden RI ke-2 Soeharto untuk mendapat gelar pahlawan nasional akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang.

Gus Ipul mengatakan, proses pengkajian terhadap usulan tersebut sudah melalui tahapan panjang, termasuk mendengarkan aspirasi dari pihak yang menolak pemberian gelar kepada Soeharto.

“Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah bertemu dan berdiskusi. Kita dengarkan keberatan-keberatan mereka, lalu kita bawa ke forum rapat tim pengkajian dan penelitian,” ujar Gus Ipul di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (2/11/2025).

Ia menegaskan, meski ada keberatan dari sejumlah pihak, Soeharto tetap diusulkan karena dianggap memenuhi syarat formal untuk diajukan sebagai pahlawan nasional.

“Keberatan-keberatannya juga kami pelajari. Tapi karena syarat formal sudah terpenuhi, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke Dewan Gelar Pahlawan,” lanjutnya.

Menurut Gus Ipul, sebagian penolakan muncul karena pandangan publik terhadap pelanggaran di masa lalu yang dikaitkan dengan pemerintahan Soeharto. Namun, ia menegaskan bahwa semua pandangan tersebut tetap dihargai dan dicatat dalam proses pengusulan.

“Salah satu alasannya, menurut mereka, Pak Soeharto tidak layak jadi pahlawan karena pelanggaran di masa lalu. Tapi kita menghormati pendapat itu, dan catatan keberatan tersebut tetap disertakan dalam pengajuan,” jelasnya.

Gus Ipul menyebut keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto setelah rekomendasi dari Dewan Gelar diserahkan. “Nanti kebijakan ada di Presiden. Biasanya keputusan keluar menjelang Hari Pahlawan,” kata Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.

Beberapa nama di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Marsinah.

“Nama-nama ini sudah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang baru, ada pula yang sudah memenuhi syarat sejak lama,” ungkap Gus Ipul.