Tridinews.com - Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi dimulai. Penandatanganan dua kontrak besar menjadi penanda dimulainya tahap baru pengembangan infrastruktur pemerintahan di pusat ibu kota baru Indonesia tersebut.

Dua kontrak yang diteken mencakup Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, Paket Pembangunan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A, serta Manajemen Konstruksi Induk.

Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT), instalasi mekanikal dan elektrikal, jalur pedestrian dan pesepeda, jembatan pelengkung, box culvert, serta dinding penahan tanah.

Untuk Paket Pembangunan Jalan Kawasan Yudikatif, nilai kontrak mencapai Rp 1,9 triliun dengan total panjang 6,418 kilometer. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung dari Oktober 2025 hingga Desember 2027.

Sementara itu, Paket Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A memiliki nilai kontrak sebesar Rp 1,1 triliun dengan panjang 5,399 kilometer, dikerjakan sejak Oktober 2025 hingga November 2027.

Selain dua kontrak utama tersebut, turut diteken kontrak Manajemen Konstruksi Induk senilai Rp 8,5 miliar yang mencakup harmonisasi desain, integrasi pelaksanaan, dan pengawasan indikator kinerja agar proyek berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pentingnya menjaga standar tinggi dalam setiap tahapan pembangunan.

“Saya tinggal di sini, saya bisa supervisi setiap saat. Saya tegaskan bahwa seluruh penyedia jasa harus memenuhi tiga hal: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki, dikutip dari siaran pers, Selasa (4/11/2025).

Pembangunan IKN tahap 2 terbagi menjadi tiga batch:

Batch 1: Kontrak tunggal tahun 2025 yang ditarget selesai Desember 2025.

Batch 2: Kontrak multi-tahun 2025–2027 yang mencakup 3 paket pekerjaan dan 13 paket konstruksi dalam proses tender.

Batch 3: Kontrak multi-tahun 2026–2028 yang mencakup proyek lanjutan infrastruktur dan penguatan ekosistem kota.

Proyek batch 2 dan 3 meliputi pembangunan perkantoran lembaga Legislatif, Yudikatif, serta infrastruktur sumber daya air dan jaringan air minum.
Sebanyak 12 paket manajemen konstruksi juga sedang dalam proses tender, dan diharapkan seluruh pekerjaan dapat dimulai akhir November 2025.

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang beroperasi penuh di IKN, sejalan dengan visi menjadikan Nusantara sebagai kota modern, hijau, dan berkelanjutan.