Tridinews.com - Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta pemerintah pusat hingga BUMN terkait memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengatakan insentif tersebut sangat penting untuk membantu pemulihan ekonomi warga yang kehilangan pendapatan, mata pencaharian, hingga anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi.

“Masyarakat sebagai korban bencana di Sumatera berhak mendapatkan insentif. Ini penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan daya beli mereka,” ujar Tulus dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

FKBI mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang meniadakan sementara aturan penggunaan barcode untuk pembelian Pertalite di daerah bencana. Tulus menilai kebijakan itu tepat karena aturan administratif dalam situasi darurat justru bisa menyulitkan warga.

Ia mendorong Kementerian ESDM untuk memperluas bantuan, seperti memberikan diskon atau pembebasan tagihan listrik selama 3–6 bulan serta menyediakan LPG 3 kilogram bagi warga terdampak.

FKBI juga meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan tagihan air PDAM selama 3–6 bulan. Selain itu, pemerintah diminta memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2026 bagi warga yang propertinya terdampak bencana.

Untuk mempercepat pemulihan, sektor keuangan dan telekomunikasi juga disebut perlu mendapat intervensi. Pemerintah diminta mendorong lembaga jasa keuangan memberikan keringanan pembayaran bagi nasabah, termasuk penundaan cicilan kendaraan dan pinjaman daring.

Selain itu, BUMN telekomunikasi seperti Telkom dan Telkomsel, serta operator swasta, didorong memberikan diskon dan tarif murah selama masa tanggap darurat 3–6 bulan agar konektivitas masyarakat tetap terjaga.

“Sendi-sendi ekonomi masyarakat hancur karena bencana. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial,” ujar Tulus.