Tridinews.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi. Langkah ini diambil untuk mempercepat penggunaan energi bersih dan terbarukan di Indonesia.

Penunjukan tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta pemerintah segera mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di berbagai wilayah.

Bahlil menjelaskan bahwa salah satu fokus utama program ini adalah pembangunan PLTS yang akan dimanfaatkan oleh sekolah serta desa-desa di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pengembangan PLTS hingga mencapai kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW).

“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang membahas implementasi energi bersih dan terbarukan, termasuk program 100 gigawatt untuk PLTS,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini bertujuan mempercepat proses transisi energi sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara, terutama dalam pengelolaan subsidi energi.

Ia menjelaskan bahwa konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel (PLTD) menjadi PLTS dapat membantu menekan biaya subsidi listrik. Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“Orientasinya agar transisi energi bisa dilakukan lebih cepat, sekaligus mengurangi subsidi. Dengan konversi dari PLTD ke PLTS, kita bisa menciptakan efisiensi pada subsidi listrik,” ujarnya.

Selain fokus pada pembangunan PLTS, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mendorong pemanfaatan energi surya untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terpencil, terutama di pulau-pulau yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses energi bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor.

Pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor menjadi motor listrik dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.

“Bapak Presiden ingin implementasinya dilakukan segera. Targetnya maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” kata Bahlil.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap percepatan transisi energi dapat mendorong penggunaan energi ramah lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi dan pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia.