Tridinews.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari mendorong Pemerintah Provinsi Jabar menunjukkan keberpihakannya kepada anak tidak mampu. 

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 658.831 anak di Jabar yang tidak sekolah dengan berbagai persoalan.

Dari 658.831 anak tidak sekolah, 164.631 orang diantaranya karena drop out (DO), 198.570 orang Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan 295.530 orang Belum Pernah Bersekolah (BPB).

Dikatakan Zaini, data tersebut harus menjadi bahan untuk Pemprov Jabar dalam memperbaiki tingkat partisipasi pendidikan. 

Zaini pun menyarankan agar pemerintah lebih fokus menangani permasalahan yang dinilai lebih penting, ketimbang hanya menyelesaikan permasalahan yang berada dipermukaan. 

"Saya lebih suka menggunakan data yang sekarang sudah ada untuk kemudian terus diperbaiki, dalam artian yang tidak sekolah harus disekolahkan, sekolah membuka ruang yang seluas-luasnya, khususnya bagi anak-anak tidak sekolah," ujar Zaini Jumat (23/5/2025)

"Entah iya (karena) biaya, entah putus (sekolah), entah DO dan lain sebagainya. Atau tetap mau menggunakan cara-cara yang sporadis yang (bersifat) menyentuh dan booming? hanya di tingkat atas di permukaan tapi tidak menyelesaikan pada persoalan yang sifatnya substansial," tambahnya.

Seperti pendidikan di Barak Militer yang dikabarkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar untuk membina kurang lebih sekitar 270 anak yang dinilai nakal. 

"Tinggal pilihan saja, mau menggunakan anggaran Rp 3,2 miliar untuk 270 anak itu atau (mau) menuntaskan anak tidak sekolah yang mencapai enam ratus ribu itu?," katanya. 

Zaini juga meminta kepada Pemerintah Provinsi agar bisa lebih menunjukan keberpihakan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini.

Selain faktor ekonomi, tingginya presentase anak tidak bersekolah di Jawa Barat juga disebabkan oleh sistem penerimaan peserta didik baru yang lebih banyak menampung siswa mampu. 

Sehingga SPMB Jabar tahun 2025 tidak hanya sekedar merekrut siswa berdasarkan domisili serta kemampuan secara finansial saja, melainkan juga dapat mengakomodir para siswa yang masuk dalam kategori tidak mampu. 

"Harus ada regulasi yang kokoh, yang kuat termasuk di wilayah perencanaan yang matang. Sehingga SPMB hari ini tidak sekedar merekrut dari wilayah domisili ataupun yang mampu (saja) tapi juga mengakomodir anak-anak didik yang orang tuanya disebut kategori miskin," katanya. 

Zaini optimistis, jika keberpihakan tersebut dapat diwujudkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, presentase anak tidak bersekolah di Provinsi Jabar akan semakin menurun. 

"Saya yakin angka itu bakal turun (tapi) harus ada keberpihakan disitu," ucapnya.