Tridinews.com - Putri Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyuarakan kekhawatirannya terkait rencana pengelolaan tambang oleh organisasi masyarakat. Menurutnya, pemberian izin tambang justru berpotensi menimbulkan mudarat besar, terutama perpecahan di kalangan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Yenny saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia menilai bahwa polemik tambang telah memicu ketegangan, khususnya di tubuh Nahdlatul Ulama (NU).

Yenny mendukung seruan K.H. Said Aqil Siroj yang menilai tambang sebaiknya kembali dikelola pemerintah. Ia mengaku sempat berdiskusi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga menyampaikan keberatan atas rencana pengelolaan tambang oleh ormas karena rawan konflik.

Lebih jauh, Yenny mengingatkan bahwa tambang memerlukan pengelolaan yang bijak dan profesional. Ia menyayangkan NU yang awalnya dibangun sebagai organisasi pemersatu kini justru menghadapi potensi perpecahan akibat isu tambang. Menurutnya, fokus NU lebih baik diarahkan pada sektor pendidikan, pesantren, dan pemberdayaan umat.

Yenny juga mengkritik adanya indikasi politisasi izin tambang, termasuk kabar bahwa seorang menteri mendorong pemberian izin kepada ormas yang berafiliasi dengan partainya. Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan legitimasi untuk kepentingan politik.

Mengakhiri pernyataannya, Yenny mengajak seluruh pihak menjaga NU tetap besar dan berada pada jalur perjuangan sebagaimana diajarkan para pendirinya—yakni memperkuat persatuan dan membawa manfaat bagi bangsa.

Acara haul tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Ponpes Tebuireng Gus Kikin, serta tokoh-tokoh ulama seperti Gus Mus.