Tridinews.com - Kekhawatiran meluas di Kanada setelah militer Amerika Serikat menyerbu Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Situasi ini diperparah oleh ambisi Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka ingin merebut Greenland dari Denmark, sehingga memicu ketakutan bahwa Kanada bisa menjadi target berikutnya dan bahkan “dicaplok” sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.

Isu ini mengguncang opini publik dan kalangan pembuat kebijakan di Kanada. Warga kini tidak lagi menganggap pernyataan Trump soal aneksasi Kanada sebagai candaan atau sekadar strategi negosiasi dagang. Pernyataan keras pemerintahan Trump bahwa “ini adalah belahan bumi kita” dinilai mempertegas arah kebijakan luar negeri AS yang semakin agresif dan ekspansionis.

Sejumlah pengamat menilai ambisi AS terhadap Greenland membawa implikasi serius bagi keamanan Kanada, khususnya di kawasan Arktik. Peneliti Universitas Konstanz, Gabriella Gricius, menyebut jika AS mampu menekan atau mencaplok Greenland dengan dalih keamanan nasional, maka Kanada berpotensi menghadapi pembenaran serupa di masa depan.

“Jika logika ‘keamanan nasional’ digunakan terhadap Greenland, kekhawatiran di Kanada adalah alasan yang sama bisa diterapkan untuk menekan atau mengintervensi Kanada,” ujarnya.

Menurut Gricius, situasi ini menjadi peringatan bagi Ottawa agar lebih waspada terhadap perilaku Washington yang sulit diprediksi. Ia menilai Kanada perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tekanan, termasuk operasi pengaruh dalam politik domestik dan isu perdagangan bilateral.

Meski demikian, Gricius tidak melihat kerja sama pertahanan Kanada-AS melalui NORAD akan berubah drastis dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan militer sepihak AS akan sangat mengganggu stabilitas keamanan Kanada, terutama karena dapat merusak hubungan aliansi dengan negara mitra seperti Denmark.

Kekhawatiran juga muncul terkait kawasan Arktik. Gricius menilai kehadiran Kanada di wilayah tersebut masih belum memadai. Infrastruktur terbatas, kemampuan pengawasan rendah, dan kesiapan menghadapi ancaman baru seperti rudal hipersonik dinilai belum optimal.

“Kanada perlu memperbarui sistem peringatan utara, membangun pelabuhan air dalam, dan memastikan akses jalan sepanjang tahun di Arktik,” jelasnya.

Sementara itu, peneliti Universitas Ottawa, Mathieu Landriault, menyoroti reaksi masyarakat Kanada bagian utara. Berdasarkan jajak pendapat, mayoritas warga di wilayah tersebut menginginkan pemerintah bertindak tegas jika Greenland dianeksasi secara paksa.

“Hanya sebagian kecil yang ingin Kanada bersikap pasif. Selebihnya mendukung langkah diplomatik atau bahkan pendekatan lebih keras, termasuk sanksi atau dukungan militer,” kata Landriault.

Dukungan terhadap penguatan militer di Arktik juga cukup tinggi, baik di Kanada bagian utara maupun selatan. Menurut Landriault, hal ini memberi ruang politik bagi pemerintah Kanada untuk meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut tanpa menghadapi penolakan besar dari publik.

Ia menegaskan, jika Greenland jatuh ke tangan AS, posisi strategis Kanada di Arktik akan berubah drastis. Amerika Serikat akan hadir di sisi barat melalui Alaska dan di sisi timur melalui Greenland, sehingga memperbesar tekanan terhadap kedaulatan Kanada, termasuk di Jalur Barat Laut.

Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Arktik Kanada yang diperkenalkan pada akhir 2024 kembali disorot. Strategi tersebut menekankan keamanan, kedaulatan, dan kerja sama regional, dengan Greenland disebut sebagai mitra kunci.

Namun, para peneliti menilai tantangan utama bukan pada konsep strategi, melainkan pada kecepatan dan keseriusan implementasinya.

“Masalahnya bukan kekurangan strategi, tetapi lambannya tindakan. Investasi dan langkah nyata jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan kebijakan,” pungkas Landriault.

Dengan meningkatnya ambisi geopolitik AS, Kanada kini dihadapkan pada realitas baru: ancaman terhadap kedaulatan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kemungkinan yang harus diantisipasi secara serius.