Tridinews.com - Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan masih dalam masa pemulihan setelah mengalami luka parah akibat serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel pada awal konflik.

Serangan yang terjadi pada akhir Februari 2026 itu menargetkan kompleks kediaman pemimpin tertinggi di Teheran dan menewaskan ayahnya, Ali Khamenei.

Berdasarkan keterangan sejumlah sumber internal, Mojtaba mengalami luka serius di bagian wajah serta cedera signifikan pada kaki. Meski demikian, ia disebut tetap dalam kondisi mental yang baik dan masih mampu menjalankan fungsi kepemimpinan.

Tetap Ambil Keputusan Penting

Walaupun belum pulih sepenuhnya, Mojtaba dilaporkan masih aktif mengikuti rapat dengan pejabat senior melalui konferensi audio. Ia juga tetap terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk terkait perang dan negosiasi dengan Amerika Serikat.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kemampuan fisiknya dalam memimpin negara, terutama di tengah tekanan geopolitik yang meningkat dan rencana perundingan damai yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan.

Minim Kemunculan Publik

Sejak resmi menggantikan ayahnya pada 8 Maret 2026, Mojtaba belum pernah tampil di hadapan publik. Tidak ada foto, video, maupun rekaman suara yang dirilis secara resmi hingga saat ini.

Ketiadaan tersebut memicu spekulasi luas di masyarakat Iran, terutama di media sosial dan aplikasi pesan, mengenai kondisi kesehatannya hingga siapa yang sebenarnya menjalankan pemerintahan.

Bahkan, muncul berbagai teori konspirasi, termasuk meme viral bertuliskan “Di mana Mojtaba?” yang menggambarkan kursi kosong di bawah sorotan lampu.

Tunggu Kondisi Aman

Sumber terdekat menyebutkan bahwa foto atau kemunculan publik Mojtaba kemungkinan baru akan terjadi dalam satu hingga dua bulan ke depan. Hal itu bergantung pada kondisi kesehatan serta situasi keamanan yang memungkinkan.

Sementara itu, perwakilan diplomatik Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi terkini Mojtaba Khamenei.

Di tengah ancaman keamanan yang masih tinggi, sejumlah pihak menilai keputusan untuk membatasi kemunculan publik merupakan langkah strategis, mengingat risiko serangan lanjutan terhadap pucuk pimpinan negara.